Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Capres/Cawapres Dinilai Tak Pengaruhi Pilihan

Kompas.com - 29/06/2014, 20:06 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN) menyimpulkan, serangkaian acara debat calon presiden dan calon wakil presiden yang disiarkan secara langsung sejumlah stasiun televisi tidak mempengaruhi masyarakat dalam memilih pasangan calon tertentu.

Menurut peneliti LSN Gema Nusantara, sebanyak 55,5 persen responden mengaku tidak akan terpengaruh tayangan debat capres/cawapres dalam menentukan pilihannya. Mereka mengaku sudah punya pilihan dan tidak akan berubah hingga pencoblosan 9 Juli mendatang.

"Hanya 30,8 persen yang mengaku bahwa debat capres/cawapres akan jadi bahan pertimbangan," kata Gema di jakarta, Minggu (29/6/2014), saat memaparkan hasil survei.

LSN melakukan survei tersebut pada 23 hingga 26 Juni 2014. Survei dilakukan terhadap 1.070 responden yang tersebar di 34 provinsi dengan teknik pengambilan sampel secara rambang berjenjang. Margin of error atau simpangan kesalahan sebesar 3 persen.

Peneliti LSN lainnya, Dipa Pradipta, mengatakan, presentasi jumlah responden yang menonton debat capres/cawapres terus meningkat namun peningkatan tersebut dianggapnya tidak mempengaruhi elektabilitas capres/cawapres.

"Bahkan undicided dan swing voter tidak berpengaruh pada performance pasangan dalam debat," kata Dipta.

LSN menghitung jumlah responden yang menyaksikan acara debat capres/cawapres mulai dari debat pertama pada 9 Juni, debat kedua pada 15 Juni, dan ketiga pada 22 Juni. Menurut dia, pengaruh debat terhadap preferensi memilih rendah karena tingkat kemantapan memilih semakin kuat.

"Terjadi kristalisasi dan konsolidasi pilihan sehingga debat tidak mampu mengubah preferensi responden," ucapnya.

Tingkat kemantapan pilihan responden, lanjut Dipta, cukup tinggi yakni sekitar 88 persen. Sementara, responden yang tergolong sebagai swing voter atau belum memantapkan pilihannya sekitar 11 persen. Para swing voter ini, menurut dia, bisa beralih dukungan di waktu-waktu tertentu.

Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry mengatakan, pihaknya tertarik menjadikan debat capres/cawapres sebagai salah satu fokus penelitian karena banyak pihak yang mempertanyakan kepada LSN mengenai pengaruh debat terhadap perilaku memilih masyarakat.

"Wartawan juga sering tanya ke saya apakah debat berpengaruh atau tidak, itu jadi concern, maka sengaja kami tanyakan setiap debat, ke satu, dua, tiga, bagaimana," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com