Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Iskan: Ruhut Dukung Jokowi, Bisa Baik, Bisa Merugikan

Kompas.com - 27/06/2014, 15:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemenang konvensi calon presiden Partai Demokrat, Dahlan Iskan, mengaku belum tahu Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul memberikan dukungan kepada calon presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, Dahlan belum tahu bahwa Ruhut telah mendeklarasikan secara terbuka dukungannya untuk Jokowi.

"Saya belum tahu (Ruhut deklarasi mendukung Jokowi)," kata Dahlan, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (27/6/2014).

Saat dijelaskan bahwa Ruhut telah mendeklarasikan dukungannya untuk Jokowi, pada awal pekan ini, Dahlan baru bersedia berkomentar. Menurut Dahlan, dampak dari dukungan Ruhut itu dapat berbuah sesuai yang diharapkan jika pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan sisi baik Ruhut Sitompul.

Ia menganalogikan dukungan Ruhut seperti cara memelihara kuda. Berbagai jenis kuda dapat dibentuk sesuai keperluan tergantung bagaimana si pemilik kuda melatih atau merawatnya.

"Kalau bisa memanfaatkan sikap baiknya (Ruhut) saya kira enggak apa-apa. Kalau teman-teman enggak bisa menampung sisi baiknya, ya merugikan," katanya.

Sebelumnya, Ruhut resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi-Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (23/6/2014). Ia mengatakan, tak akan mengubah watak kerasnya yang kerap berdebat dengan pihak lain. Watak keras itu, kata Ruhut, akan dipakainya untuk membela Jokowi dari serangan lawan.

Padahal, sebelumnya, Ruhut kerap mengkritik Jokowi. Dia pernah mencibir wacana pengusungan Jokowi sebagai sebagai calon presiden. Ruhut bahkan menyebut Jokowi sebagai anak kos, yang menumpang di "rumah" pemiliknya.

Namun, sikap Ruhut berubah 180 derajat dan berbalik mendukung Jokowi-Kalla karena dia mengaku kecewa dengan Prabowo-Hatta yang terus mengkritik SBY dengan mengulang adanya kebocoran dalam anggaran dan kekayaan alam. Sikap Ruhut ini menimbulkan polemik di internal Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com