Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ngotot Klaim "Obor Rakyat" Karya Jurnalistik, Setiyardi Akan Datangi Dewan Pers

Kompas.com - 23/06/2014, 16:54 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat Setiyardi Budiono berencana mendatangi Dewan Pers seusai pemeriksaannya sebagai saksi di Badan Reserse Kriminal, Senin (23/6/2014). Kuasa Hukum Setiyardi, Hinca Panjaitan, mengatakan, kedatangan Setiyardi untuk menjelaskan latar belakang berdirinya Obor Rakyat.

"Dewan Pers perlu mendengarkan dulu apa dan bagaimana maksud Setiyardi untuk menerbitkan itu sehingga asas fairness-nya ada," ujar Hinca saat mendampingi Setiyardi diperiksa sebagai saksi di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (23/6/2014).

Hinca mengatakan, semestinya Dewan Pers mendengarkan pemaparan Setiyardi terlebih dahulu mengenai Obor Rakyat sebelum memutuskan apakah itu termasuk produk jurnalistik atau bukan.

Menurut pengacara yang mengaku pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pers ini, pelaku media yang dilaporkan ke ranah hukum memiliki hak klarifikasi ke Dewan Pers.

"Sepanjang yang saya ketahui bertahun-tahun di Dewan Pers SOP kami begitu di sana. Kalau Anda diadukan, ya Anda yang harus didengarkan," ujarnya.

Hinca yang juga politisi Partai Demokrat ini menilai, Obor Rakyat merupakan produk jurnalistik dengan isi yang berbeda dengan media pada umumnya. Menurut dia, ranah media cetak berbeda dengan elektronik yang dianggapnya tidak boleh berada dalam posisi partisan.

"Media cetak boleh partisan sedangkan media elektronik tidak boleh partisan karena dia menggunakan ranah publik," kata Hinca.

Dalam kesempatan yang sama, Setiyardi mengatakan bahwa setelah tahun 1998, penerbit media cetak tidak lagi memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Menurut dia, yang dibutuhkan dalam bisnis media kini adalah penerimaan pasar terhadap media tersebut.

"Teman-teman bisa bikin koran dengan sangat mudah, enggak apa-apa. Kita bisa buat sejuta media tapi kalau enggak diterima pasar akan mati. Kita alhamdulillah diterima pasar," kata Setiyardi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Nasional
Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Nasional
Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Nasional
Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com