Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pasukan Berani Mati", Contoh Diksi Provokatif dalam Kampanye Pilpres

Kompas.com - 21/06/2014, 18:06 WIB
Kontributor Ungaran, Syahrul Munir

Penulis

UNGARAN, KOMPAS.COM - TNI meminta para pendukung kedua pasangan capres-cawapres dalam pilpres mendatang, baik dari partai pengusung maupun unsur non parpol, untuk tidak menggelar kegiatan yang provokatif.

Hal itu termasuk pemberian nama atas suatu kelompok pendukung, penulisan kata-kata dalam media kampanye agar memilih kata atau nama yang lazim. Pemilihan diksi yang provokatif dapat menimbukan kesan yang salah bagi kelompok pesaing. "Berlebihan bila ada kelompok pendukung diberi label "Pasukan Berani Mati" atau sejenianya. Kita tidak sedang berperang. Kita sudah biasa dengan model-model pemilihan ini. Mulai dari Pilkades, Pilbup, Pilgub dan seterusnya. Jadi biasa saja, jangan berlebihan," kata Perwira Penghubung Kodim 0714 Salatiga, Mayor Inf Ngatijo saat memberikan sambutan mewakili Dandim 0714 Salatiga dalam Deklarasi Damai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di halaman Kantor KPU Kabupaten Semarang, Sabtu (21/6/2014) siang.

Menurut Ngatijo, aparat TNI juga sudah terbiasa netral dalam setiap pemilihan. Pihaknya menjamin tidak ada aparat TNI yang main mata dengan salah satu kubu pasangan sebagaimana sudah ditunjukkan dalam Pileg lalu. "TNI siap membantu Polri untuk pengamanan jalannya Pemilu, kami juga netral, tidak memihak salah satu pasangan calon maupun partai politik pengusung," tuturnya.

Deklarasi Damai itu  juga dihadiri Bupati Semarang Mundjirin, Ketua dan anggota KPU serta Ketua Panwaslu, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Ambarawa, petinggi partai pengusung kedua capres-cawapres, dan tokoh masyarakat Kabupaten Semarang. Mereka selanjutnya mengucapkan ikrar Pilpres damai serta penandatanganan naskah Deklarasi Damai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Ditemui terpisah usai menjadi saksi deklarasi, Bupati Semarang Mundjirin mengatakan, rangkaian pemilu presiden bisa berjalan lancar jika masyarakat simpatisan jujur, obyektif, dan arif dalam memilih. "Perbedaan pendapat dan kepentingan itu manusiawi, namun jangan sampai berujung pada perpecahan," kataMundjirin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com