Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Wiranto Jenderal yang Pengecut dan Pecundang

Kompas.com - 21/06/2014, 04:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Fadli Zon, balik menuding mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Wiranto sebagai dalang kasus penculikan aktivis pada 1998. Tudingan kepada Prabowo justru disebut memperlihatkan karakter Wiranto.

Menurut Fadli, Wiranto sebagai Panglima ABRI adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penculikan tersebut, bukan Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus. "Karena itu, kalau Wiranto melakukan upaya-upaya seperti ini (menuding Prabowo terlibat), Wiranto menurut saya jenderal yang pengecut dan pecundang," kata Fadli, di Jakarta, Jumat (20/6/2014) malam.

Sebelumnya, Wiranto menggelar konferensi pers menanggapi keputusan Dewan Kehormatan Perwira terkait pemberhentian Prabowo yang beredar di media sosial. Dalam kesempatan itu, Wiranto antara lain menyatakan bahwa Prabowo terlibat penculikan aktivis pada 1998 berdasarkan inisiatif sendiri.

Wiranto juga mengatakan tidak penting apakah Prabowo diberhentikan secara hormat atau tidak. Dia meminta publik untuk melihat substansi penyebab kenapa Prabowo bisa sampai diberhentikan.

"Tidak ada. Bukan inisiatif Prabowo dan tidak pernah terbukti. Dia aja yang ngigau. Wiranto itu lagi ngigau. Sekarang kesalahan Prabowo apa? Itu tidak pernah terbukti dalam suatu sistem terbuka. Wiranto dari dulu tidak pernah suka dengan Prabowo, dan dialah orang yang harus bertanggung jawab atas kerusuhan itu karena dia komando tertinggi dan sudah melakukan pembiaran," sergah Fadli.

Fadli juga berpendapat, Wiranto melakukan buka-bukaan tersebut adalah dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Hanura dan tim sukses pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, bukan sebagai mantan Panglima ABRI. "Wiranto kan dalam hal ini tim kampanye Joko Widodo. Dia sebagai alat politik untuk down grading karena elektabilitas Prabowo sekarang sudah semakin tinggi dan melewati Jokowi," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com