Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Jumat, Presiden Akan Lantik Lukman Hakim sebagai Menag

Kompas.com - 05/06/2014, 12:27 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com --
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin sebagai menteri agama yang baru. Rencananya, Presiden akan melantik Lukman pada Jumat (6/6/2014).

Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Syaifullah Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/6/2014). "Informasi yang saya tahu seperti itu. Lengkapnya tanya Pak Sudi (Mensesneg, Sudi Silalahi). Besok usai Jumatan (dilantik)," katanya.

Syaifullah mengatakan, menteri agama yang baru nantinya akan mendapat tugas berat. Meski demikian, menurut anggota Komisi I DPR itu, Lukman sudah siap mengemban tugas itu untuk meneruskan pekerjaan yang ditinggalkan Suryadharma Ali.

Dia menambahkan, agenda yang harus mendapat perhatian Lukman di sisa waktu jabatannya adalah penyelenggaraan haji, penetapan awal bulan Ramadhan, penetapan hari raya Idul Fitri, dan peringatan 17 Agustus. Pasalnya, Menag akan bertindak sebagai pembaca doa.

Selain itu, pria yang kini menjabat Wakil Ketua MPR itu juga ditantang untuk mengatasi masalah intoleransi. "Dia pas karena dia Wakil Ketua MPR yang sering sosialisasi empat pilar," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengundurkan diri sebagai Menteri Agama setelah terjerat kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Untuk sementara, Kementerian Agama dipegang oleh Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com