Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Jokowi-JK Bantah Kerahkan Intel di Masjid-masjid

Kompas.com - 01/06/2014, 12:05 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membantah kabar yang beredar di sejumlah media, termasuk media sosial, tentang rencana menempatkan petugas intelijen di semua masjid di Indonesia. Kabar tersebut dianggap sebagai bentuk kampanye hitam yang ingin memperkeruh suasana jelang bergulirnya Pemilu Presiden 2014.

"Kami sering menjadi korban operasi khusus dan PDI-P sama sekali tidak memiliki intel dan tidak ada keinginan menempatkan intel di tempat ibadah," kata Ketua DPP PDI-P Hamka Haq dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (1/6/2014) siang.

Ia menjelaskan, PDI-P hanya memiliki kader dan simpatisan yang loyal dan sebagian besar adalah rakyat marhaen. Seluruh kader dan simpatisan itu ditempa dengan baik oleh partai agar ideologinya sejalan dan karakternya terbentuk dengan baik.

Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia itu juga menegaskan, Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diusung poros koalisi PDI-P dalam Pilpres 2014 juga akan menjadikan masjid sebagai tempat yang suci, terhormat, dan sumber energi untuk kemaslahatan umat. Ia menjamin bahwa Jokowi-JK dan seluruh tim pemenangannya tak akan pernah menjadikan masjid sebagai tempat kampanye.

"Mereka yang menggunakan tempat ibadah sebagai tempat penyiaran berita-berita yang tidak berdasarkan fakta, bahkan cenderung fitnah, justru telah menodai tempat suci itu," ujarnya.

Hamka menambahkan, sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla tak pernah sekali pun membawa organisasinya itu untuk kepentingan politik. Bahkan dengan tegas, JK melarang seluruh anggotanya menggunakan DMI sebagai alat politik, termasuk menggalang dukungan untuk dirinya.

"Marilah bersama kita jaga seluruh tempat ibadah untuk tidak disalahgunakan. Beliau berdua (Jokowi-JK) percaya, siapa yang mengobarkan kebencian di tempat suci, tidak akan mendapat dukungan dari rakyat," ujar Hamka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com