Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Juni, Jokowi-Kalla Telekonferensi dengan Para TKI

Kompas.com - 29/05/2014, 12:44 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla dijadwalkan menggelar telekonferensi dengan para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri pada 5 Juni 2014 mendatang.

Dalam telekonferensi tersebut, Jokowi-Kalla akan menyampaikan visi misi mereka sekaligus mendengarkan keluhan para TKI.  "Pada 5 Juni nanti ada telekonferensi dengan TKI di Malaysia, Hongkong, Taiwan, dengan di Arab Saudi juga," kata anggota tim pemenangan Jokowi-Kalla Waras Wasisto dalam acara Deklarasi Jokowi-JK Pro TKI di Jakarta, Kamis (29/5/2014).

Waras menambahkan sekitar 6 juta TKI yang berada di bawah Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (APJATI) bersedia untuk mendukung pasangan Jokowi-Kalla.

Untuk menggalang dukungan para TKI tersebut, Waras mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan para TKI yang tersebar di 19 negara melalui BlackBerry Messenger Group.

Menurus Waras, para TKI memberikan respons yang baik ajakan untuk mendukung Jokowi-Kalla ini. Bahkan, katanya, TKI di Arab Saudi cukup aktif.

"Teman-teman di Arab Saudi sudah mengeluhkan, sudah meminta atribut berupa spanduk, poster, dan sebagainya. Saya kira kita berjalan ya, ini gerakan nyata," ucap Waras.

Menurut dia, para TKI ini memutuskan untuk mendukung Jokowi-Kalla karena menilai Jokowi sebagai sosok yang sederhana dan peduli terhadap nasib TKI. Mereka, lanjut Waras, berharap Jokowi-Kalla bisa mencegah TKI yang dihukum mati di luar negeri jika keduanya terpilih nanti.

"Fungsi diplomasinya harus berjalan. Kalau Jokowi-JK terpilih, harus sangat diseriusin, tidak boleh lagi ada yang dihukum mati, disiksa," sambungnya.

Selain itu, menurut Waras, Jokowi-Kalla memiliki program yang dianggap pro-TKI. Salah satu programnya, Jokowi-Kalla berjanji akan menyediakan pengacara di setiap kantor kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) untuk mengurusi masalah TKI. Waras juga optimistis dukungan TKI ini bisa menambah perolehan suara Jokowi-Kalla nantinya.

Sebelumnya, Kalla telah melakukan telekonferensi dengan relawan bakal capres-cawapres Jokowi-JK di Kairo, Mesir. Melalui telekonferensi tersebut, Kalla menyampaikan janjinya untuk menempatkan pengacara andal di setiap KBRI yang mengurusi masalah WNI, termasuk TKI di luar negeri.

Menurut Kalla, semua WNI di luar negeri berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Oleh karena itu, penyediaan pengacara sangat penting untuk upaya perlindungan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com