Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Bantah Undang Capres-Cawapres untuk Jelaskan Visi Misi

Kompas.com - 29/05/2014, 11:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membantah telah mengundang pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk menyampaikan visi misi. Bantahan itu disampaikan SBY melalui akun Twitter-nya @SBYudhoyono, Kamis (29/5/2014).

"Saya ingin meluruskan berita simpang siur tentang rencana penjelasan visi dan misi pasangan Prabowo-Hatta di hadapan kader Partai Demokrat," tulis SBY.

SBY menyinggung pendapat yang menilai, tidak sepatutnya dirinya sebagai Presiden dan pimpinan partai meminta capres-cawapres memaparkan visi dan misi. Ia menegaskan, tidak pernah meminta mereka untuk memaparkan visi misi kepadanya, apalagi mengharuskan.

"Saya tidak punya hak untuk itu. Saya juga mengerti aturan dan etikanya," katanya.

Menurut SBY, yang sebenarnya adalah pasangan Prabowo-Hatta menulis surat kepada pimpinan Partai Demokrat agar diberi waktu untuk memaparkan visi dan misi. SBY menilai itu adalah hak dari Prabowo-Hatta.

"Dalam Rapimnas Partai Demokrat memang saya sampaikan suara kader Partai Demokrat akan diberikan kepada capres yang platform, visi, dan solusinya segaris dengan Partai Demokrat," tuturnya.

SBY pun berpesan agar tim sukses masing-masing sebaiknya fokus untuk membantu capresnya berkomunikasi secara efektif dengan rakyat. "Bukan sibuk bernafsu menyerang dan menuduh kompetitor dengan kampanye hitam. Percayalah, tidak akan efektif," kata SBY.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyatakan, SBY akan mengundang capres dan cawapres untuk mendengarkan pemaparan visi dan misi. Dari pemaparan itu, Demokrat akan menentukan dukungan dalam pilpres mendatang.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Eva Kusuma Sundari mengaku keberatan dengan sikap SBY itu. Menurut Eva, Presiden tidak berhak memanggil capres dan cawapres untuk mempresentasikan visi dan misinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Nasional
“Saya kan Menteri...”

“Saya kan Menteri...”

Nasional
Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Nasional
Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Nasional
Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Nasional
Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com