Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Sindir Tingkat Kepuasan Pemerintahan SBY Tanpa Dirinya

Kompas.com - 25/05/2014, 08:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jusuf Kalla mengumbar kelebihan dirinya dan Jokowi di hadapan ratusan relawan Keluarga Nusantara Jokowi-JK. JK pun membanggakan soal kinerjanya selama menjadi wakil presiden pada periode 2004-2009 lalu.

"Pak Jokowi sudah berpengalaman di pemerintahan, tingkat dukungannya tinggi. Saya juga ada di pemerintahan, pada 2004-2009, saat saya tinggalkan pemerintahan, kepuasan rakyat Indonesia 80 persen," ujar JK dalam acara deklarasi Keluarga Nusantara Jokowi-JK di Hotel Sahid Jaya, Sabtu (24/5/2014).

JK melanjutkan, setelah meninggalkan pemerintahan, di mana dirinya sudah tak lagi di dalam pemerintahan, tingkat kepuasan pemerintah pun berkurang. "Padahal, Presidennya tidak berubah, ternyata tingkat kepuasaan tinggal 40 persen. Artinya, mungkin saya punya pengaruh sedikit lah," kata JK.

JK yang meniti karirnya sebagai seorang pengusaha itu menjelaskan bahwa dengan jejak rekam panjang, pernah menjadi menteri, dan wakil presiden. Dia pun menyatakan capaiannya itu bukanlah karena peranan partai. Saat menjadi menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, JK merasa terpilih masuk dalam kabinet karena keprofesionalannya. Demikian pula saat JK maju sebagai calon wakil presiden bersama SBY.

"Sekarang saya jadi cawapres tanpa dukungan partai karena takdir saya profesional, tanpa dukungan partai, insyallah berhasil juga. Mohon doa dan harapan dari saudara-saudara semua," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com