"Tidak dilarang. Tidak ada hal prinsip yang dilarang. Jangankan visi misi, mundur saja boleh," ujar komisioner KPU Juri Ardiantoro di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (24/5/2014).
Ia mengatakan, yang dilarang seperti diatur Undang-undang nomor 42 Tahun 2008 adalah menarik atau mengalihkan dukungan partai politik kepada pasangan calon.
Hal senada disampaikan Komisioner KPU lainnya, Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Ia mengatakan, visi dan misi pasangan calon adalah syarat pencalonan, bukan syarat pribadi capres cawapres.
"Menurut saya boleh saja, tidak ada larangan. Hanya saja ini syarat pencalonan yang sudah diserahkan," ucap Ferry.
Sebelumnya, tim Jokowi-JK menyatakanakan merevisi visi dan misinya terkait kedudukan Polri. Dalam visi dan misi yang disampaikan ke KPU, pasangan itu berencana menempatkan Polri di bawah sebuah kementerian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.