Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Pecah dan Suryadharma Ali Jadi Tersangka KPK, Prabowo-Hatta Harus Waspada

Kompas.com - 23/05/2014, 06:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden dari poros Partai Gerindra, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, harus mewaspadai ketidaksolidan tim pemenangannya.

Selain perpecahan internal Partai Golkar, penetapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus diwaspadai. Konsentrasi dukungan dari PPP dikhawatirkan bakal berkurang karena perkembangan ini.

"Setelah ketua umumnya menjadi tersangka, PPP tentu akan disibukkan dengan konsolidasi internal. Hal ini bisa memecah konsentrasi mesin partai itu dalam memenangkan Prabowo-Hatta," ujar pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting, Djayadi Hanan, saat dihubungi, Kamis (22/5/2014).

Status baru yang kini disandang Suryadharma, imbuh Djayadi, juga bisa menimbulkan friksi di tubuh partai berlambang Kabah itu. Apalagi, ujar dia, dukungan PPP kepada Prabowo pun selama ini belum terlalu solid, terkait drama yang mendahului keputusan partai ini bergabung ke poros Partai Gerindra.

"Bisa jadi momen saat ini dimanfaatkan orang-orang yang tadinya tidak cocok dengan SDA dalam konteks dukungan terhadap Prabowo, melihat peluang baik secara diam-diam dan terbuka, mengemukakan dukungan mereka ke calon lain," papar Djayadi. Karenanya, dia berpendapat, soliditas dukungan PPP kepada pasangan Prabowo-Hatta tak bisa lagi diharapkan.

Situasi terkait PPP tersebut, menurut Djayadi, semakin tidak menguntungkan bagi Prabowo-Hatta bila disandingkan dengan fakta perpecahan internal Partai Golkar. Seperti diberitakan, beberapa kader Partai Golkar menyatakan memilih mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dari poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Menurut Djayadi, goyahnya mesin partai PPP dan Partai Golkar akan langsung berdampak pada upaya pemenangan Prabowo-Hatta di Jawa Barat dan Banten. Pasalnya, selama ini kedua partai itu cukup menguasai beberapa wilayah di kedua provinsi tersebut.

PPP, sebut Djayadi, menguasai hampir seluruh wilayah Bogor, Tasikmalaya, dan Cianjur. Sementara itu, Golkar menguasai beberapa wilayah di Jawa Barat dan Banten. "Padahal, medan pertarungan selama ini ada di Jawa Barat dan Banten. PPP dan Golkar sedang tidak solid, Prabowo harus waspada dan mengantisipasi ini," ujar dia.

Pasangan Prabowo-Hatta diusung poros Partai Gerindra yang menggabungkan kekuatan enam partai. Selain Gerindra, partai pengusung pasangan ini adalah Partai Amanat Nasional, PPP, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, dan Partai Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

Nasional
Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Nasional
Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Nasional
Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com