Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebijakan Anti-kemiskinan ala Jokowi

Kompas.com - 22/05/2014, 22:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden Joko "Jokowi" Widodo mempunyai cara mengatasi persoalan kemiskinan akut di Indonesia. Ia mengatakan akan menjadikan desa sekaligus masyarakatnya sebagai pusat produksi pertanian.

"Desa harusnya jadi pusat produk pertanian. Petani harus betul-betul merasa produknya itu menguntungkan sehingga mereka terpacu untuk produksi terus," ujarnya di kantor PKPI, Jakarta, Kamis (22/5/2014) malam.

Bagaimana supaya petani merasa produk tani mereka menguntungkan agar mereka terpacu memproduksi lebih banyak? Jokowi mengatakan, mereka harus didukung dengan persediaan varietas unggul produk pertanian. Produk pertanian harus memiliki kelebihan dengan produk sejenis dari daerah lain.

Selanjutnya, pemerintah harus memastikan bahwa produk petani memiliki pasar yang jelas. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus mengawasi proses distribusi produk pertanian agar tidak ada oknum yang mempermainkan harga produk.

"Terakhir, kita back up dengan modal yang baik, bikin bank untuk petani. Ingat orientasi kita desa itu tempat produksi, bukan konsumsi," lanjut Jokowi.

Jika potensi produk suatu daerah terangkat atas strategi itu, Jokowi mengatakan hal itu sejalan dengan ide pembangunan sistem tol laut yang digagasnya. Produk pertanian antara daerah di Indonesia bisa terdistribusi dengan baik. Dengan demikian Indonesia tak tergantung dengan barang impor.

"Kalau sudah tumbuh begitu, dari barat ke timur, Sabang sampai Merauke pasti akan ada pemerataan," ujarnya.

"Jika semua infrastruktur siap, ekonomi ikut bergerak maju. Kalau begitu lapangan kerja pun akan terbuka, efeknya harus seperti itu," sambung Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com