Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fokus Penghitungan Suara, PBB Tak Mau Bahas Koalisi

Kompas.com - 06/05/2014, 18:09 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Ka'ban mengatakan, sampai saat ini partainya masih fokus mencermati hasil penghitungan suara pemilu legislatif 2014. Karena itu, pihaknya belum memutuskan arah koalisi untuk menghadapi pemilu presiden mendatang.

"Kita (PBB) tetap fokus ke hasil penghitungan. Janganlah kita lompat-lompat ke koalisi," kata Ka'ban di Jakarta, Senin (6/5/2014), seperti dikutip dari Antara.

Menurut Ka'ban, dalam pileg kali ini terjadi banyak kecurangan dan kental aroma politik uang. Karena itu, ia mempertanyakan apakah pemilu yang seperti ini akan dikatakan sah.

"Sekarang, dasar hukum untuk koalisi apa? Apakah hasil hitung cepat bisa jadi dasar koalisi?" kata Ka'ban.

Menurut Ka'ban, jika dilihat dari banyaknya kekisruhan proses penghitungan suara dan maraknya politik uang, apakah pemilu bisa dikatakan telah berjalan baik.

"Banyaknya kekisruhan ini kan bisa dikatakan sebagai kecacatan. Nah, kalau pemilunya cacat, apakah sah kalau begitu," kata Ka'ban.

Ka'ban mengatakan, kalau pemilu yang penuh cacat dianggap sah dan dilanjutkan pemilu presiden, apakah bisa dijamin pilpres juga akan bagus atau malah terulang silang sengkarut lagi.

"Kalau sekarang diakui terjadi proses jual beli suara, apakah di pilpres itu tidak akan terulang? Nanti kita hanya akan mendapatkan presiden hasil transaksional," kata Ka'ban.

Berdasarkan hasil hitung cepat, PBB terancam tidak lolos ke DPR lantaran hanya memperoleh sekitar 1,5 persen suara. Dengan hasil itu, PBB juga tidak bisa mengusung capres-cawapres sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Hanya Segelintir, Ternyata Ada 82 Anggota DPR RI yang Main Judi Online

Tak Hanya Segelintir, Ternyata Ada 82 Anggota DPR RI yang Main Judi Online

Nasional
Pusat Data Nasional Jebol: Menkominfo Mundur atau Dimaklumi?

Pusat Data Nasional Jebol: Menkominfo Mundur atau Dimaklumi?

Nasional
Wapres: Penegakan Hukum Harus Punya Dasar yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Wapres: Penegakan Hukum Harus Punya Dasar yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Nasional
Ada Dua Versi Sikap Jokowi soal Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Mana yang Benar?

Ada Dua Versi Sikap Jokowi soal Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Mana yang Benar?

Nasional
Coklit Pemilih Pilkada Berlangsung, Bawaslu Ungkap 10 Kerawanan Prosedur

Coklit Pemilih Pilkada Berlangsung, Bawaslu Ungkap 10 Kerawanan Prosedur

Nasional
Hari Ini, SYL dkk Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

Hari Ini, SYL dkk Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

Nasional
Stafsus Klaim Jokowi Tak 'Cawe-cawe' di Pilkada Mana Pun

Stafsus Klaim Jokowi Tak "Cawe-cawe" di Pilkada Mana Pun

Nasional
Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Nasional
Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Nasional
Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Nasional
Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Nasional
PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com