Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hitung Cepat "Kompas": PKB dan Demokrat Saling Kejar

Kompas.com - 09/04/2014, 17:47 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil sementara hitung cepat atau quick count Kompas menunjukkan ada persaingan ketat antara Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam perolehan suara Pemilu 2014. Dari data sekitar 1.015 TPS yang masuk, PKB berada di posisi keempat dengan 9,61 persen suara. PKB lebih unggul dari Partai Demokrat dengan perolehan suara 9,43 persen.

"Politik sangat dinamis. Yang menarik, PKB berdasarkan hasil hitung cepat kami bersaing tipis dengan Demokrat," ujar Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo, di Gedung Kompas Gramedia, Palmerah Barat, Jakarta, Rabu (9/4/2014).

Sementara itu, PDI-P menempati posisi puncak dengan 18,84 persen. Posisi kedua dan ketiga ditempati Partai Golkar dengan 14,98 persen, dan Gerindra 11,65 persen. Selain itu, posisi kelima terbawah ditempati oleh PAN (7,38 persen), PKS (6,96 persen), Partai Nasdem (6,78 persen), PPP (6,76 persen), Hanura (5,18 persen), PBB (1,55 persen), dan PKPI (0,88 persen).

Perolehan suara ini berdasarkan 51 persen data yang masuk dari 2.000 TPS seluruh Indonesia yang menjadi sampel. Hitung cepat Kompas mulai ditampilkan sejak pukul 13.30 WIB setelah proses pemungutan suara selesai dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

Litbang Kompas mengambil 2.000 sampel dari TPS dan responden di seluruh Indonesia. Penentuan sampel dilakukan dengan metode sampel acak stratifikasi sistematis dari daftar pemilih tetap. Dengan metode ini, sampel yang terpilih tersebar di 34 provinsi yang jumlahnya proporsional dengan jumlah pemilih. Dengan demikian, diharapkan, hasil hitung cepat Litbang Kompas menjadi presisi, seperti sebelumnya yang hanya selisih di bawah 1 persen dari hasil perhitungan akhir KPU.

Untuk menjaga kredibilitas dan independensi, kegiatan rangkaian riset pemilu dan hitung cepat dilakukan secara mandiri, baik dalam pelaksanaan maupun pembiayaannya. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 10.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Relawan sebagai tenaga lapangan yang bertugas sebagai petugas survei (pewawancara) dan pengolah data berjumlah 2.780 orang.

Hasil quick count ini bukan merupakan hasil resmi pemilu legislatif. Hasil resmi perolehan suara pemilu legislatif akan diumumkan oleh KPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com