Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Hakim MK Ini Terus Bersumpah Bantah Tuduhan

Kompas.com - 04/03/2014, 18:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Calon Hakim Konstitusi Aswanto diklarifikasi terkait isu miring terhadap dirinya oleh Tim Pakar saat uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2014). Sambil bersumpah, Aswanto membantah isu yang dituduhkan kepadanya itu.

Anggota Tim Pakar Musni Umar menanyakan gaya hidup mewah Awsanto sebagai Dekan Universitas Hasanuddin. Musni menanyakan apakah benar Aswanto mempunyai lima mobil mewah, salah satunya yang terbaru adalah mobil Mercedes-Benz.

“Tidak benar, itu hanya surat kaleng. Boleh saya sumpah kepada yang ada di sini kalau itu adalah fitnah. Saya mohon kepada yang mulia, saya ingin mengklarifikasi masalah ini dengan sumpah sehingga kebenaran terbukti,” kata Musni.

Menurut Musni, dia hanya memiliki empat mobil. Salah satu di antaranya mobil dinas. Musni pun kembali melanjutkan klarifikasinya. Kali ini terkait putrinya di Universitas Hasanuddin yang diisukan menjalani ujian skripsi tertutup, tanpa dihadiri oleh mahasiswa lainnya. Aswanto kembali membantah sambil bersumpah.

“Tidak benar, saya memang tidak datang di ujian skripsi putri saya, tapi istri saya datang. Tidak benar itu, sumpah itu fitnah,” kata Aswanto.

Melihat Aswanto yang terus-menerus bersumpah saat menjawab pertanyaannya, Musni terlihat geram. “Tidak usah pakai sumpah dan berbelit-belit. Kalau tidak benar, nyatakan saja tidak benar,” ujar Musni dengan nada meninggi.

Musni kembali mengajukan klarifikasi terkait berbagai informasi yang didapatkannya dari masyarakat. Musni bertanya soal anak Aswanto di Unhas yang lolos dalam beasiswa, soal Aswanto yang tidak meminta izin kepada rektor untuk mengikuti seleksi hakim MK, juga soal kerabat Aswanto yang menempati posisi strategis di Unhas. Namun, Aswanto tetap terus membantahnya.

Mendengar klarifikasi yang tak henti diajukan itu, anggota Komisi III DPR Sarifuddin Suding menyela. Dia mempertanyakan dari mana informasi tersebut didapatkan.

Dia menilai klarifikasi yang diajukan terlalu banyak dan tidak perlu dilakukan saat fit and proper test. Akhirnya, Al Muzzzamir Yusuf sebagai pemimpin memberikan satu kali kesempatan bagi Musni untuk mengajukan klarifikasi.

Musni menanyakan apakah Aswanto saat ini terkait dengan partai politik tertentu. Aswanto kembali membantahnya. “Sama sekali tidak benar, ini pun informasi yang baru saya dengar,” ujarnya.

Setelah fit and proper test, Musni mengatakan, klarifikasi seperti itu perlu dilakukan agar mendapatkan Hakim Konstitusi yang memiliki kepribadian yang baik. "Itu kan bukan memfitnah, hanya mengklarifikasi saja. Saya mendapat laporan dari masyarakat dan saya klarifikasi ke dia. Kita kan tidak ingin punya Hakim Konstitusi yang kepribadiannya tercela," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com