Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BIN: Untuk Apa Negara Menyadap Jokowi?

Kompas.com - 24/02/2014, 17:13 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Intelijen Negara (BIN) membantah pihaknya melakukan aksi penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hal ini menyusul pernyataan politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sidarto Danusubroto yang mengatakan pelaku penyadapan terhadap Jokowi berasal dari kalangan profesional.

"Bukan, untuk apa BIN dan instansi intelijen negara menyadap Jokowi? Jokowi itu pilihan rakyat Jakarta, masa kita sadap, ya enggak ada," ujar Kepala BIN Marciano Norman di Kompleks Parlemen, Senin (24/2/2014).

Marciano mengaku tidak tahu siapa pelaku penyadapan terhadap Jokowi. Dia hanya menyebutkan pelakunya bisa saja orang di luar fungsi intelijen resmi yang ada.

"(Pelaku) bisa di mana saja, bisa saja dengan alat komunikasi saat ini. Saya hanya harapkan mereka optimalkan keamanan informasi internal," kata Marciano.

Mantan Panglima Kodam Jaya itu pun memastikan BIN menjelang pelaksanaan Pemilu 2014 tidak akan berpihak pada kepentingan politik mana pun.

"Enggak mungkin pemerintah sadap itu. Dijamin. Saya selaku kepala BIN menjamin itu," ujar Marciano.

Sebelumnya, politisi senior PDI-P Sidarto Danusubroto mengungkapkan pihaknya mencurigai kelompok profesional sebagai pihak yang menyadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dia membantah bahwa alat sadap untuk menguntit Jokowi berasal dari pasaran.

"Itu betul-betul orang yang profesional yang pasang itu dan sekarang sudah dibersihkan juga oleh orang profesional," ujar Sidarto.

Dia menuturkan, dugaan penyadap Jokowi dari kelompok profesional terlihat dari lokasi penyembunyian alat sadap dan cara pemasangannya.

"Itu profesional. Saya sudah dengar dua bulan lalu dari Jokowi sendiri," katanya.

Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI ini pun berkeyakinan motif penyadapan terhadap Jokowi karena masalah kepentingan politik. Jokowi, lanjutnya, dianggap sebagai kompetitor kuat. Namun, hal tersebut diakui Sidarto cukup janggal. Pasalnya, penyadapan seyogianya hanya dilakukan terkait kepentingan nasional.

"Dia belum declare kok sudah disadap itu bagaimana. Penyadapan itu pada teroris, separatis, pemimpin gerakan, koruptor. Bukan pada orang-orang baik begitu, dong," protes Sidarto.

Apakah ada indikasi pelaku penyadapan merupakan intelijen negara?

"Saya enggak mau komentar soal itu. Tapi itu dilakukan oleh profesional. Bukan beli lalu pasang, dari Glodok dipasang, enggak lah. Penyadapan ini keterlaluan, bukan omong kosong," kata mantan ajudan Presiden pertama RI Soekarno itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com