Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Risma untuk Tidak Mundur

Kompas.com - 20/02/2014, 16:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku sudah bertemu dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pekan lalu. Saat itu, Gamawan meminta klarifikasi Risma terkait isu mundurnya salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu. Gamawan pun meminta agar Risma tidak mundur dari jabatannya.

"Saya bilang waktu itu Risma enggak usah mundur kalau ada kekurangan, coba dialog dengan Pak Wakil Wali Kota, tapi solusinya jangan mundur. Itu yang saya minta," ujar Gamawan di kantor Wakil Presiden, Kamis (20/2/2014).

Gamawan menjelaskan, saat isu pemakzulan Risma terungkap di media, dia pernah mengundang Gubernur Jawa Timur, Ketua DPRD Jawa Timur, dan juga Risma agar pemakzulan tidak terjadi. Alhasil, harapan Gamawan ini terkabul. Namun, posisi Risma saat ini kembali digoyang dengan persoalan internal partai berlambang banteng itu.

Gamawan menilai banyak harapan warga Surabaya yang diberikan kepada Risma dalam upaya membangun kota pelajar itu. Saat diberikan dukungan itu, Gamawan mengaku Risma akan mempertimbangkan kembali niatnya untuk mundur.

"Tanggapan dia waktu itu, saya pikir-pikir dulu. Tapi, saya cenderung, jangan. Pandangan saya, rugi daerah, rugi Bu Risma, rugi masyarakat," kata Gamawan.

Sebelumnya, Risma mengisyaratkan dirinya akan mundur sebagai Wali Kota Surabaya karena mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto mengatakan salah satunya terkait dengan proyek pembangunan tol tengah kota. Gubernur Jawa Timur Soekarwo, ucap Hasto, memaksa Risma untuk menyetujui proyek tersebut.

Namun, isu lainnya yang berkembang adalah ketidakharmonisan hubungan Risma dengan wakilnya, Wisnu Sakti Buana. Wisnu adalah adalah salah satu pendukung pemakzulan Risma pada tahun 2013 lalu saat dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya. Wisnu juga mendukung soal pembangunan tol tengah tersebut.

Kabar pun kemudian berkembang bahwa adanya ketidaksukaan pengurus PDI-P atas sikap Risma yang enggan menyetorkan "uang" untuk kas partai dan juga tak mau menerima titipan proyek. Akan tetapi, hal ini dibantah seluruhnya oleh Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com