Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pemilu, Purnawirawan TNI AD Silaturahim demi Netralitas

Kompas.com - 20/02/2014, 11:22 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman menggelar pertemuan dengan para petinggi purnawirawan TNI Angkatan Darat (TNI AD). Pertemuan tersebut digelar untuk menjalin silaturahim antara generasi pendahulu dan prajurit TNI AD yang masih aktif jelang penyelenggaraan Pemilu 2014.

"Diharapkan dapat memperkokoh netralitas TNI, khususnya TNI AD," tutur Budiman saat memberikan pidato pengantar di Markas Besar AD, Jalan Veteran, Kamis (20/2/2014).

Dalam acara ini, tampak pula para petinggi purnawirawan TNI AD, seperti Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Jenderal TNI (Purn) Luhut Pandjaitan, Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto, Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo. Tiga di antaranya adalah bakal calon presiden, Wiranto dari Partai Hanura serta Endriartono dan Pramono dari Partai Demokrat.

Budiman mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang pernah diselenggarakan pada tahun lalu. Ia juga menegaskan prajurit aktif TNI AD tidak hanya harus bisa menjadi prajurit yang dicintai oleh rakyat, tetapi juga menjadi prajurit yang profesional.

"Ini semua terjadi karena didikan Bapak-Bapak (purnawirawan) sekalian, saya hanya melanjutkan saja," kata Budiman.

Sementara itu, Kepala Sub Dinas Penerangan Umum (Kasubdis Penum) TNI AD Kolonel Inf Zaenal mengatakan, pertemuan tersebut diikuti oleh 150 orang perwira tinggi purnawirawan TNI AD. Sementara dari pejabat teras TNI AD, diikuti oleh 47 orang. Ia mengatakan, pertemuan ini untuk menentukan kesamaan pandang antara purnawirawan dan prajurit aktif untuk menyamakan cara pandang dalam menghadapi Pemilu 2014. Cara pandang itu, kata dia, terkait netralitas pemilu dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com