Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/02/2014, 08:40 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera menyatakan tak ada masalah soal ideologi dan platform untuk berkoalisi dengan partai apa pun yang sama-sama berlaga pada Pemilu 2014. Masalah kepemimpinan akan lebih menjadi pertimbangan partai ini untuk membentuk koalisi.

"(Parpol) apa aja bisa. Enggak ada masalah karena platform kepartaian kita kan tidak terlalu jauh berbeda," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah, di Hotel Kartika Chandra, Senin (17/2/2014).

Menurut Fahri, tak ada perbedaan terlalu besar dalam hal platform partai ini, termasuk pasti mencantumkan platform dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. "(Persyaratan koalisi) mungkin akan lebih spesifik terkait dengan leadership," kata dia.

Fahri menyebutkan, PKS ingin kepemimpinan yang egaliter dan demokratis sebagai dasar penentuan mitra koalisi mendatang. Kepemimpinan dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) yang dipimpin Partai Demokrat disinggung Fahri sebagai contoh.

Koalisi dalam format Setgab ini, ujar Fahri, menggunakan protokoler yang berlebihan terhadap pemimpinnya. Akibatnya, kata dia, muncul kesan pemimpin yang jauh dari rakyat. Menurut Fahri, Presiden PKS Anis Matta juga menekankan keinginan hadirnya Indonesia baru dengan kepemimpinan baru.

"Kepemimpinan baru yang dibangun di atas nilai-nilai demokrasi, egaliter, tidak feodal, dan terbuka," sebut Fahri. Dia pun mengatakan PKS sudah punya road map untuk Indonesia dalam kurun lima tahun ke depan, 2014 sampai 2019.

Peta jalan tersebut, kata Fahri, akan PKS sampaikan kepada partai-partai yang akan menjadi mitra koalisi. "Kira-kira dari mereka mana yang cocok. Sebab, ini kan tak hanya berkesesuaian antara kandidat (calon presiden dan wakil presiden), tapi juga kesesuaian partai supaya sungguh-sungguh koalisinya."

Dalam kesempatan yang sama, Presiden PKS Anis Matta mengatakan, partainya terus berkomunikasi dengan semua parpol. Kendati demikian, kata dia, semua parpol tersebut sepakat bahwa pembicaraan konkret soal koalisi baru bisa dibicarakan setelah pemilu legislatif.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com