Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Supaya Jokowi Otomatis 'Nyapres', PDI-P Harus Dibiarkan Kalah"

Kompas.com - 16/02/2014, 13:44 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- PDI Perjuangan didesak menetapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden 2014 sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif mendatang. Jika PDIP kembali menetapkan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri, sebagai capres 2014, hal itu tidak sesuai dengan program kaderisasi yang diklaim selama ini.

Hal itu dikatakan Koordinator Aksi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Ferdinan Hutahaean saat deklarasi dukungan untuk Jokowi sebagai Presiden di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).

"Orang-orang dekat Ibu Megawati berlomba-lomba meyakinkan bahwa Ibu Megawati masih didambakan untuk maju dalam Pilpres 2014. Secara tidak langsung meyakinkan bahwa kaderisasi cuma omongan semata dan bukan untuk diterapkan," ucap Ferdinan.

Ferdinan menganggap PDI Perjuangan pragmatis jika baru menetapkan Jokowi sebagai capres setelah pemilu legislatif. Pihaknya menganggap Jokowi hanya akan diusung sebagai capres jika suara PDIP di Pileg tidak memenuhi syarat ambang batas pengusungan capres-cawapres. Jika hasil Pileg ternyata melebihi syarat, pihaknya menduga Megawati yang akan maju sebagai capres.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, ambang batas pengusungan capres-cawapres, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Jika partai tidak dapat mencapai ambang batas tersebut, maka mereka harus berkoalisi untuk mengusung capres-cawapres.

"Supaya Jokowi otomatis dicalonkan PDIP, partai berlambang moncong putih harus dibiarkan kalah (dalam pileg)," kata Ferdinan.

Ia menambahkan, PDI Perjuangan tidak memiliki pilihan selain mengajukan Jokowi sebagai capres sebelum Pileg agar dapat memenangkan Pileg nantinya. Menurutnya, popularitas Jokowi tak hanya mampu menarik para pemilih tradisional PDI Perjuangan, tetapi juga pemilih yang belum menentukan suara ataupun golput.

PDIP, kata dia, perlu melihat tingginya angka golput dalam beberapa pemilu sebelumnya. "Tak satu pun partai yang menandingi jumlah golput. Apabila dukungan kalangan golput diabaikan, bukanlah kebijakan yang mendengar aspirasi rakyat," ucapnya.

Seperti diberitakan, elektabilitas Jokowi sebagai capres selalu teratas berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, relatif jauh diatas elektabilitas Megawati. Namun, Jokowi tak pernah mau berkomentar mengenai pencapresan dengan alasan fokus pada pekerjaan sebagai Gubernur.

PDIP mengaku memasukkan Jokowi dalam skenario menghadapi Pilpres 2014. Skenario pertama, jika mereka berhasil melewati ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, maka sudah ada dua nama di internal yang akan dipasangkan sebagai capres dan cawapres, yakni Megawati Soekarnoputri dan Jokowi.

Skenario kedua, jika suara PDI-P di Pemilu Legislatif 2014 tidak cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, maka Jokowi akan dipasangkan dengan cawapres dari partai koalisi. Karena itu, PDIP baru akan memutuskan pencapresan setelah Pileg.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com