Kompas.com - 29/01/2014, 18:05 WIB
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri (dua kanan) berfoto bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (dua kiri) dan Ketua Panitia Rakernas III PDIP Puan Maharani (kanan) usai mengikuti acara penutupan di Ancol, Jakarta, Minggu (8/9/2013). Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan tersebuyt digadang-gadang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan dalam pilpres 2014 mendatang.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri (dua kanan) berfoto bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (dua kiri) dan Ketua Panitia Rakernas III PDIP Puan Maharani (kanan) usai mengikuti acara penutupan di Ancol, Jakarta, Minggu (8/9/2013). Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan tersebuyt digadang-gadang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan dalam pilpres 2014 mendatang.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com —
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membahas skenario calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pemilu Presiden 2014 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi masuk dalam skenario bakal capres PDI-P.

Pembahasan pencapresan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi (rakor) ke-III di Kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (29/1/2014).

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo yang membuka rapat mengungkapkan beberapa skenario yang bakal mereka jalankan dalam Pilpres 2014. Skenario pertama, jika mereka berhasil melewati ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, maka sudah ada dua nama di internal yang akan dipasangkan sebagai capres dan cawapres.

"Nama di internal yang selalu muncul dalam berbagai survei pilpres, siapa lagi kecuali Jokowi dan Bu Megawati," ungkap Tjahjo.

Skenario kedua, tambah dia, jika suara PDI-P di Pemilu Legislatif 2014 tidak cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, maka Jokowi akan dipasangkan dengan cawapres dari partai koalisi.

"Nah sekarang kalau koalisi, Jokowi pasangannya siapa, itu yang akan dipikir," lanjut Tjahjo.

Kedua skenario itu, lanjut Tjahjo, sangat bergantung pada hasil pileg. Oleh karena itu, untuk bisa menentukan capres ataupun cawapres, PDI-P masih menunggu hingga proses pileg selesai.

Dalam UU Pilpres, persyaratan ambang batas presiden ialah 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional.

Tjahjo menambahkan, jika mesti berkoalisi, pihaknya ingin berkoalisi dengan partai yang mempunyai visi dan misi serupa dengan PDI-P. Oleh karena itu, PDI-P telah menjalin komunikasi dengan beberapa pimpinan partai.

"Kita sudah bertemu dengan Nasdem. Bu Mega berdialog intensif dengan Yusril (Izha Mahendra, Ketua Dewan Syuro PBB) sebelum keputusan MK (uji materi UU Pilpres), lalu Pak Sutiyoso (Ketua Umum PKPI), kemudian Pak Hatta (Ketua Umum PAN), juga dengan Pak Suryadharma (Ketua Umum PPP)," pungkas Tjahjo.

Seperti diberitakan, selama ini PDI-P belum secara terbuka mengungkap bakal capres yang akan diusung. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang mandat untuk menetapkan capres-cawapres menyebut pihaknya akan menetapkan capres setelah pileg.

Berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, elektabilitas Jokowi sebagai capres selalu teratas. Jokowi tak pernah mau mengomentari soal pencapresan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesan Ketum PPP Saat Halalbihalal Virtual: Terapkan Prokes agar Tak Terjadi Tsunami Covid-19

Pesan Ketum PPP Saat Halalbihalal Virtual: Terapkan Prokes agar Tak Terjadi Tsunami Covid-19

Nasional
Penyelidik KPK Sebut Ukuran Penilaian Tes Wawasan Kebangsaan Absurd

Penyelidik KPK Sebut Ukuran Penilaian Tes Wawasan Kebangsaan Absurd

Nasional
Kerumunan Masih Terjadi Pasca-Idul Fitri, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Kerumunan Masih Terjadi Pasca-Idul Fitri, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
Cerita Serda Ridwan Payopo Saat Jadi Imam dan Khatib Shalat Id yang Diikuti Jokowi

Cerita Serda Ridwan Payopo Saat Jadi Imam dan Khatib Shalat Id yang Diikuti Jokowi

Nasional
Waspada Gempa Susulan di Nias, Masyarakat Diimbau Hindari Bangunan yang Retak

Waspada Gempa Susulan di Nias, Masyarakat Diimbau Hindari Bangunan yang Retak

Nasional
Terjadi 3 Kali Gempa Susulan di Nias

Terjadi 3 Kali Gempa Susulan di Nias

Nasional
Gempa Bermagnitudo 6,7 di Nias Berlangsung hingga 5 Detik

Gempa Bermagnitudo 6,7 di Nias Berlangsung hingga 5 Detik

Nasional
Update: Sebaran 2.633 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jakarta

Update: Sebaran 2.633 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jakarta

Nasional
UPDATE 14 Mei: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 18.540 Sampel

UPDATE 14 Mei: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 18.540 Sampel

Nasional
UPDATE 14 Mei: 8.921.431 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 14 Mei: 8.921.431 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 14 Mei: Ada 93.576 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 Mei: Ada 93.576 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 107, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 47.823 Orang

UPDATE: Bertambah 107, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 47.823 Orang

Nasional
UPDATE 14 Mei: Bertambah 3.807, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.592.886

UPDATE 14 Mei: Bertambah 3.807, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.592.886

Nasional
UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 86.842 Orang

UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 86.842 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.633, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.734.258

UPDATE: Bertambah 2.633, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.734.258

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X