Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PP Muhammadiyah Desak KPK Selesaikan Century Sebelum Pemilu

Kompas.com - 31/01/2014, 20:35 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan kasus dugaan korupsi dalam bail out Bank Century sebelum Pemilu 2014. Jika tidak, maka pemerintahan sekarang akan meninggalkan warisan yang buruk pada pemerintahan berikutnya.

"Kami mendorong, mendesak, mendukung agar diselesaikan secara tuntas pada periode pemerintahan sekarang, tentu sebelum pemilu. Kalau tidak, ini berpotensi jadi dosa warisan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (31/1/2014).

Hal itu disampaikan Din ketika berbincang-bincang dengan tim pengawas DPR untuk kasus Bank Century. Pertemuan itu antara lain dihadiri oleh anggota timwas dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, Fraksi PKS Fahri Hamzah, dan dari Fraksi PAN Tjandra Tirta Wijaya.

Menurut Din, kasus Century harus menjadi prioritas KPK. PP Muhammadiyah, kata dia, selalu konsisten memberikan dukungan moral untuk pengusutan kasus ini. Ia juga berharap masyarakat tidak melupakan kasus yang menjerat Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya itu.

"Kasus mahaskandal harus dipentingkan. Jangan sampai ada pihak yang berusaha menguburnya, membuat bangsa ini lupa," kata Din.  

Din menambahkan, pihaknya juga mendukung KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak tanpa pandang bulu. Ia berharap KPK dapat terbuka kepada publik terkait perkembangan kasus korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik itu.

"Saya termasuk yang bergembira KPK periksa Boediono (Wakil Presiden RI), walaupun di rumahnya, tidak di KPK. Kami mendukung, mendorong, mendesak KPK melanjutkan langkah hukum itu. Kalau diam-diam menjadi pertanyaan besar bagi rakyat termasuk DPR," ujarnya.

Fahri Hamzah mengatakan, kedatangan Timwas Century ke PP Muhammadiyah untuk meminta dukungan agar kasus Century segera tuntas. Timwas Century juga mendesak KPK agar kasus ini tuntas pada 2014.

"Intinya semua tokoh kita mintai dukungan, mengingatkan bangsa ini bahwa ada kasus besar. SKRT Kemenhut hanya ratusan miliar, ini Rp 6,7 triliun," kata Fahri.

Sebelumnya, KPK menyebut berkas kasus Century akan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan pada Februari 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com