Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD DKI di Mata Jokowi, Lain di Depan, Lain di Belakang...

Kompas.com - 18/01/2014, 12:17 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bingung dengan polah anggota DPRD DKI Jakarta, termasuk dari Fraksi PDI Perjuangan. Di depannya, beberapa waktu lalu, para wakil rakyat itu mendukung program Jakarta Baru. Namun, hingga saat ini Rancangan APBD 2014 belum juga disahkan mereka.

Di sela-sela blusukan-nya pada Jumat(17/1/2014) kemarin, Jokowi mengatakan bahwa dukungan DPRD DKI Jakarta melancarkan pengesahan APBD 2014 diungkapkan saat acara makan siang bersama DPRD DKI di Jakarta. Perwakilan dari setiap fraksi di DPRD DKI hadir dalam undangan.

"Makanya tanyakan sendiri sajalah ke sana (DPRD DKI). Dulu kan bilangnya semua fraksi dukung. Tapi lamban, makanya tanya saja sendiri ke Dewan," ujar sang politisi PDI Perjuangan tersebut.

Jokowi ogah mengemis-ngemis lagi kepada DPRD DKI meminta agar mereka cepat mengesahkan APBD 2014 demi kelancaran proyek pembangunan. Selain sudah lewat dari targetnya, yakni pertengahan bulan Desember 2013, Jokowi menilai komunikasi yang dilaksanakan dengan anggota DPRD DKI lebih dari cukup.

"Dulu komunikasi kan sudah. Sekarang komunikasi lewat Sekda dan Bappeda saja. Kalau ketemu, nanti kamu bilang saya lobi-lobi lagi. Enggak usah desak-desak, sudah terlambat," lanjutnya.

Meski mengakibatkan sejumlah rencana proyek pembangunan di Jakarta molor, Jokowi akan tetap mengusahakannya dengan menggunakan sisa lebih penggunaan anggaran APBD 2013 lalu. Khususnya untuk belanja langsung, seperti gaji pegawai honorer dan beberapa perawatan yang mesti dilaksanakan secara harian.

Sebelumnya, Jokowi telah melakukan pendekatan dengan menyelenggarakan jamuan makan siang di kediaman dinas Gubernur pada November silam. Melihat suasana eksekutif dan legislatif yang cair dan akrab, Jokowi-Basuki optimistis bahwa pengesahan APBD tepat waktu, yakni 30 November 2013. Namun, DPRD kembali memastikan bahwa pengesahan APBD 2014 mundur menjadi 27 Desember 2013 dan mundur kembali menjadi pekan kedua Januari 2014.

Molornya pengesahan APBD itu membuat Jokowi dan Basuki khawatir program-program yang telah diajukan dalam RAPBD tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengakui lamanya pengesahan APBD 2013 diakibatkan terkait administrasi. Banyak nomor rekening pos anggaran yang berubah sehingga membutuhkan waktu lama. Dia pun memastikan APBD 2014 disahkan pada Januari 2014 ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com