Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Edhie: KPK Seharusnya Ungkap Data Partai Terkorup

Kompas.com - 16/01/2014, 20:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo menegaskan partainya bukanlah partai terkorup. Jika menilik data kasus korupsi yang ada, ada partai lain yang lebih korup dari Demokrat. Pramono menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berani mengungkap data-data itu.

“Dilihat dari data, Partai Demokrat itu bukan partai terkorup. Coba dibuka data dari mulai sidang di kejaksaan, kepolisian, KPK, hanya sekian persen Demokrat. Ada yang sampai 30 persen, tapi ini yang tidak ditampilkan. Kalau bisa ditanya ke KPK, KPK buka saja daftar partai yang korupsi,” ujar Pramono saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Kamis (16/1/2014).

Pramono menuturkan, penjelasan data tentang partai terkorup ini sudah disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kepada seluruh kader. Hal ini dilakukan untuk meluruskan persepsi yang berkembang di media massa bahwa Partai Demokrat adalah partai korup.

Pramono menyadari dalam perjalanannya memang ada kader Demokrat yang mencoreng citra partai itu dengan terlibat dalam kasus korupsi. “Ibarat orang pakai baju kotor, Demokrat saat ini tengah memperbaiki diri, dengan mencuci bajunya,” kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut.

Apakah baju yang dipakai Demokrat kini masih kotor? “Dilihat saja. Kalau masih ada yang bikin kotor, ya dibersihkan. Tapi ini yang sedang membersihkan malah digebuki ramai-ramai,” ucap Pramono.

Sejak awal, kata Pramono, Partai Demokrat memiliki tujuan yang bersih. Pramono menceritakan awal pembentukan Partai Demokrat oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, Pramono merupakan ajudan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Sementara SBY menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

“Jadi saya yakin Demokrat bisa berbenah diri ke depan. Melihat data pun, Demokrat ada di peringkat keempat untuk jumlah kader yang terkena kasus korupsi. Jadi, KPK silakan saja dibuka,” tutur adik ipar SBY tersebut.

Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie pun sempat mengutarakan soal data korupsi partai politik. Kembali mengutip pernyataan SBY, Marzuki menjabarkan data yang didapat dari kepolisan dan kejaksaan menunjukkan 45 persen kasus korupsi itu dilakukan oleh partai lain. Sementara, kasus yang menjerat Partai Demokrat hanya 9 persen.

Menurut Marzuki, SBY menyebutkan data lain bersumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Data KPK menempatkan Partai Demokrat di peringkat ketiga paling korup, dengan persentase 15 persen, sedangkan partai lain yang menduduk peringkat pertama terkorup disebut punya persentase 25 persen kasus. "Itu berdasarkan data dan fakta. Bukan asal turun dari langit saja," kata Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com