Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei "Kompas", Suara Kandidat Tak Selalu Seiring Partai

Kompas.com - 09/01/2014, 10:20 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga survei Kompas memotret warna-warni korelasi suara kandidat dan partai pengusungnya. Sebagian data memperlihatkan langkah selaras antara partai dan kandidatnya, tetapi sebagian yang lain justru bertolak belakang.

Langkah yang selaras pun tak selalu menggambarkan kabar cerah. Ada data selaras untuk memperlihatkan tren yang sama-sama turun. Sebagian data lain terpaksa pula harus dianalisis dengan sudut pandang yang lebih kompleks. Berikut ini adalah beberapa catatan yang cukup fenomenal berdasarkan rangkaian survei tersebut.

Jokowi dan PDI-P

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah fenomena politik hari ini dan terekam nyata dalam survei ini. Sosok Joko Widodo yang adalah kader partai ini menjadi kabar baik sekaligus mengundang dilema. Terlebih lagi, survei Kompas memotret dukungan untuk Jokowi ternyata tak berjalan bersama dukungan untuk partainya itu.

Jokowi, panggilan Joko Widodo, terpotret konsisten mencatatkan kenaikan dukungan. Bermula dari 17,7 persen, dukungan untuk Jokowi melompat menjadi 32,5 persen, dan pada akhir survei terus melaju dengan 43,5 persen.

Namun, PDI-P, yang sempat mendapat lonjakan dukungan lebih dari 10 persen seiring pesona Jokowi, justru surut pada akhir periode survei. PDI-P memulai angka dukungan responden 13,3 persen pada akhir 2012, melonjak menjadi 23,6 persen pada Juni 2013, dan menutup tahun dengan 21,8 persen dukungan.

Survei ini memotret pula bahwa bertambahnya dukungan untuk Jokowi berbarengan dengan terus berkurangnya dukungan untuk Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Namun, selisih pertambahan suara Jokowi tidak sama persis pula dengan jumlah suara yang berkurang dari kantong suara Megawati.

Fenomena ini memunculkan kesimpulan survei bahwa suara untuk Jokowi tak semuanya berasal dari PDI-P, partai yang membesarkannya. Pada saat yang sama, disimpulkan pula bahwa dukungan untuk Jokowi juga tak selalu berarti ada tambahan pemilih untuk PDI-P. Lalu, kesimpulan lain adalah sebagian pemilih Megawati sudah berpindah hati kepada Jokowi.

Prabowo dan Gerindra

Prabowo dan Partai Gerindra adalah kuda hitam pemilu tahun ini menurut hitungan para pengamat. Namun, survei Kompas mendapatkan laju Prabowo dan Gerindra malah melambat di akhir tahun. Tren keduanya berjalan seiring sejalan. Saat Prabowo mencuat, suara partai pun meningkat. Saat Prabowo surut, dukungan untuk Gerindra pun ikut turun.

Memulai data pada survei pertama dengan dukungan 13,3 persen, Prabowo melaju di peringkat kedua tokoh paling dipilih dengan 15,1 persen pada periode kedua. Namun, pada periode ketiga survei, suaranya turun menjadi 11,1 persen.

Setali tiga uang, tren Prabowo sejalan dengan Gerindra. Partai ini memulai dengan 6,1 persen dukungan, melompat menjadi 13,6 persen, kemudian turun menjadi 11,1 persen. Meski demikian, Prabowo masih menjadi figur paling dipilih publik bila pemilu digelar hari ini, setelah Jokowi.

Sebaliknya, posisi Gerindra belum dapat menyusul Partai Golkar di peringkat kedua partai pilihan publik bila digelar hari ini. Posisi teratas masih ditempati PDI-P. Alih-alih mengejar Partai Golkar, suara Gerindra sudah turun pula seiring berkurangnya dukungan untuk Prabowo.

Aburizal dan Golkar

Pelan tapi pasti merambat ke atas adalah gambaran yang mewakili Partai Golkar maupun kandidat sekaligus ketua umum partainya, Aburizal Bakrie. Partai Golkar mencatat dukungan 15,4 persen pada periode pertama survei, naik tipis menjadi 16 persen pada periode kedua, dan mengakhiri 2013 dengan 16,5 persen dukungan responden.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com