Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poligami dan Gaya Hidup Mewah Elite PKS Disindir

Kompas.com - 07/01/2014, 16:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mendapat kritikan dan sindiran dari beberapa peneliti Universitas Indonesia (UI) dalam acara diskusi yang dilaksanakan Center for Election of Political Party (CEPP) di kampus Universitas Indonesia, Depok, Selasa (7/1/2014). Gaya hidup mewah dan poligami sejumlah elite PKS disorot.

"PKS sebelumnya cukup banyak dapat kursi, tapi tahun 2014 ini rasanya PKS turun. Kenapa? Ini karena masalah Presiden PKS, belum lagi elite PKS yang hidup mewah dan berpoligami," ujar peneliti demografi UI, Aziz Azizah.

Azizah mengaku mulanya tak mempersoalkan poligami. Dia bahkan meminta sang suami untuk berpoligami. Namun, sang suami menolak. Azizah melihat saat ini motif kaum pria berpoligami lantaran sudah memiliki banyak uang. Hal tersebut, sebutnya, terjadi di sejumlah elite PKS.

"Pragmatisme PKS sangat kental. Laki-laki itu kalau punya uang, rumah baru, inginnya punya istri baru. Kalau ada perempuan yang mau poligami, rasa cintanya tidak tulus kepada Anda," imbuhnya.

Peneliti lain dari Lembaga Demografi UI, Abdillah Ahsan, menyatakan, poligami tak masalah asalkan tidak memengaruhi ledakan penduduk. Namun, isu poligami yang belakangan dikaitkan dengan PKS ini seharusnya bisa dikelola dengan baik oleh PKS.

"Ayam Bakar Wong Solo karena pemiliknya poligami, dia bercabang, akhirnya mati. Kami tak ingin PKS seperti itu," kata Abdillah.

Presiden Direktur CEPP Husnul Mar'iyah pun menanggapi isu poligami ini. Jika menjadi presiden, Anis Matta seharusnya juga memikirkan berapa besar uang negara yang harus dihabiskan untuk keperluan negara.

"Kalau istri dua, anaknya ada 25 orang. Berapa banyak paspampresnya? Siapa yang bayar? Kan APBN, dan ini jadi persoalan," ujar Husnul.

Seusai acara, Anis menjawab santai soal sindiran sejumlah akademisi UI itu. Menurutnya, poligami adalah pilihan individu. "Terserah pada individu apakah pilihan pribadi seperti ini bisa diterima atau tidak. Kalau bisa terima, ya silakan saja," ujar politisi dengan dua istri tersebut.

Di dalam diskusi, Anis juga sempat menyinggung sedikit soal poligami. Ia membandingkan China yang menerapkan kebijakan satu anak. "Sekarang China mulai berpikir. Melihat pertumbuhan ekonomi yang ada, ternyata mereka butuh sumber daya manusia yang lebih banyak," kata mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com