Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seleksi CPNS Dinilai Tidak Efektif

Kompas.com - 01/01/2014, 09:22 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai, sosialisasi terkait prosedur standar pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tidak efektif. Hal itu terlihat dari banyaknya aduan dugaan pelanggaran teknis dalam penyelenggaraannya.

"Sosialisasi SOP pelaksanaan seleksi CPNS 2013 belum dilaksanakan secara efektif, sehingga masih terdapat pengaduan yang sifatnya kasuistik terkait teknis pelaksanaan," ujar Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan Budi Santoso, seusai paparan medianya di Kantor Ombudsman, Selasa (31/12/2013).

Budi mengatakan, dari total 199 laporan yang masuk ke Ombudsman terkait penerimaan CPNS sepanjang 2013, ada 54 aduan atau sekitar 27,1 persen terkait dugaan penyimpangan prosedur. Di peringkat kedua, kata dia, laporan atas dugaan panitia tidak transparan dalam penyelenggaraan tes CPNS.

"Misalnya, panitia tidak mengumumkan nilai peserta seleksi yang lulus maupun yang tidak lulus. Seharusnya kan ditunjukkan," kata Budi.

Selain itu, ada pula pengadu yang mengaku dimintai pungutan liar. Aduan itu, kata Budi, ada sekitar 14,1 persen aduan terkait permintaan uang, barang dan jasa yang dialami peserta seleksi penerimaan CPNS. Dia mengatakan, kebijakan nasional penerimaan CPNS harus dievaluasi.

Dengan demikian, penyelenggaraannya yang akan datang menjadi sempurna. Dia juga menyarankan agar panitia menyediakan sarana khusus bagi peserta ujian CPNS yang berkebutuhan khusus dan difabel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com