Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Kampanye PAN Capai Rp 86 Miliar

Kompas.com - 27/12/2013, 12:51 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah sempat tertunda karena libur natal, Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya menyerahkan penerimaan dana kampanye pemilunya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (27/12/2013). Baru laporan awal, jumlah dana kampanye PAN mencapai Rp 86 miliar.

"Kami melaporkan dana kampanye sesuai Peraturan KPU (PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Dana Kampanye), yaitu dari badan usaha, perorangan dan calon anggota legislatif (caleg). Totalnya Rp 86 miliar," ujar Bendahara Umum DPP PAN Jon Erizal sebelum menyerahkan laporannya di Gedung KPU, Jakarta Pusat.

Ia mengatakan, dari 560 orang caleg dari partainya, baru 97 persen yang melaporkan dana awal kampanyenya. Dia menuturkan, sisanya yang tiga persen tidak melanjutkan pencalonan karena meninggal, terpilih sebagai kepala daerah, dan ada yang sedang berada di luar negeri.

"Saya yakin, dari tiga persen itu 15 atau 20 orang masih bisa menyusul, laporannya," kata Jon.

KPU menetapkan tenggat pelaporan penerimaan dana kampanye partai politik peserta pemilu paling lambat Jumat (27/12/2013) ini. Hingga berita ini dilaporkan, baru PAN dan Partai Nasdem yang telah menyampaikan laporannya. Jumlah penerimaan dana kampanye Partai Nasdem adalah Rp 41 miliar.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengtakan, pelaporan parpol pada 27 Desember adalah bukan laporan awal dana kampanye tetapi laporan penerimaan dana kampanye. Proses laporan selanjutnya 2 Maret 2014 baru menyoal laporan penggunaan dana kampanye.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com