Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Dongkrak Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Kompas.com - 03/12/2013, 19:34 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Transparency International meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat korupsi di negara-negara di dunia pada tahun 2013. Dengan skor yang stagnan dari tahun lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendongkrak IPK Indonesia.

"Upaya KPK dan Pengadilan Tipikor melakukan penegakan hukum dalam rangka memberantasan korupsi memberikan warna lain dalam skor CPI (Corruption Perception Index atau IPK) Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Dadang Sasongko, saat memaparkan hasil survei di kantornya, Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Dadang mengatakan, kontribusi tersebut terlihat dari sumber data yang diambil TI, seperti BF, IMD, dan WEF yang menunjukkan adanya peningkatan skor. Menariknya, keberhasilan KPK dalam memberantas korupsi justru menguak kondisi korupsi di Indonesia di berbagai sektor dalam setahun seperti hukum, kepolisian, kejaksaan, politik (parpol dan parlemen), dan birokrasi untuk bisnis.

Dengan demikian, kata Dadang, sektor kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan bisnis menjadi sektor yang paling banyak dipersepsikan sebagai ladang korupsi. Bahkan, survei Global Index yang dijadikan salah satu sumber data oleh TI menunjukkan adanya penurunan skor 10 poin di sektor bisnis.

Menanggapi hal tersebut, staf ahli Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Yunus Husein, mengakui bahwa IPK yang dikeluarkan TI meleset dari target yang telah ditentukan. Meski begitu, Yunus melihat hal tersebut secara optimistis terkait pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan KPK.

"Survei Doing Business-nya World Bank kemarin kan juga Indonesia peringkat 128 dari 185 negara," ucap Yunus.

Terkait dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, parpol serta parlemen, survei ini mengonfirmasi temuan TI Global Corruption Barometer yang menempatkan keempat sektor tersebut sebagai sektor yang paling korup. Dengan skala 0-5, skor semakin tinggi semakin korupsi, kepolisian menjadi yang terkorup dengan skor 4,5, diikuti parlemen (4,5), pengadilan dan kejaksaan (4,4), dan parpol (4,3).

Seperti diketahui, Transparency International kembali meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat korupsi suatu negara pada tahun 2013. Berdasarkan hasil survei terhadap 177 negara, Indonesia mendapatkan skor IPK yang sama dengan tahun 2012, yaitu 32.

Secara global, Indonesia masuk dalam 70 persen negara-negara yang memiliki skor IPK di bawah 50. Sementara di regional Asia Pasifik, Indonesia masuk dalam 63 persen negara-negara yang memiliki skor IPK di bawah 50. Meski memiliki skor yang sama dengan tahun lalu, Indonesia naik empat peringkat di antara negara-negara lain dari 118 menjadi 114.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com