Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Mekanisme Mutasi dan Rotasi Hakim, Refleksi Tirani MA"

Kompas.com - 30/11/2013, 08:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com — Mahkamah Agung memiliki wewenang luas dalam proses mutasi dan rotasi hakim di seluruh Indonesia. Namun, rotasi dan mutasi yang terjadi dinilai justru mencerminkan tirani MA yang kuat. Isu keadilan dan kesejahteraan pun masih menjerat para hakim sendiri.

Mutasi dan rotasi hakim disebut tak lagi berdasarkan kemampuan yuridis dan integritas hakim. Bahkan mutasi dan rotasi itu tak memiliki parameter yang jelas.

“Ruang untuk mutasi dan rotasi adalah ruang yang sangat bisa merefleksikan bagaimana tirani MA secara administratif hidup di kalangan para hakim," kata tim peneliti dari Komisi Yudisial Sulistyowati Irianto dalam acara diskusi Satjipto Rahardjo Institute di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (29/11/2013).

"Mereka sungguh seperti bawahan dari suatu birokrasi. Mutasi tidak punya parameter yang jelas, (yang) harusnya berdasarkan yuridis dan integritas,” imbuh Sulistyowati. Mutasi, kata dia hanya berputar di satu pulau. Akibatnya, banyak pulau lain yang kekurangan hakim.

Contoh wilayah yang kekurangan hakim, sebut Sulistyowati, adalah di Nunukan, Kalimantan Utara. "Padahal ada banyak kasus," kata dia.

KKN

Sulistyowati pun menemukan masih banyak praktik nepotisme di kalangan hakim. "Ada hakim yang menantunya penggede sehingga dia tidak bisa dipindahkan. Di sisi lain, ada hakim yang sakit parah tidak dipindah ke daerah yang memiliki fasilitas rumah sakit,” ujarnya.

Dengan kondisi itu, Sulistyowati pun mengatakan, para hakim sudah meminta proses seleksi dilakukan jujur dan transparan. “Para hakim juga mendukung agar hakim yang idealis dan pintar bisa dipromosikan. Mutasi dan penempatan beraroma KKN ini sudah menjadi rahasia umum,” ujar dia.

Data yang dipaparkan Sulistyowati merupakan hasil penelitiannya ke delapan pengadilan negeri. Delapan pengadilan itu ada di Sabang (Nanggroe Aceh Darussalam), Kuala Tungkal (Jambi), Mataram (Nusa Tenggara Barat), Abepura (Papua), Ambon (Maluku), dan Nunukan (Kalimantan Utara, dulu Kalimantan Timur).

Kesejahteraan

Selain masalah sebaran hakim dan mekanismenya, Sulistyowati mengatakan, masalah kesejahteraan juga masih mencolok. Banyak hakim, ujar dia, yang bahkan tak punya kendaraan dinas maupun peralatan elektronik seperti komputer jinjing (laptop).

Menurut Sulistyowati, beberapa hakim bahkan harus menjalani perawatan di rumah sakit dalam satu ruang rawat dengan terdakwa yang dia sidangkan. “Hakim memang menjadi yang mulia di ruang pengadilan, tapi mereka juga masih berjuang untuk mencari keadilan bagi dirinya sendiri,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com