Pemerintah Bantah Kecilkan MK Lewat Perppu

Dia juga menuturkan, hal tersebut merupakan sebuah kegentingan yang mendesak sebagai sebuah syarat penerbitan perppu. Amir membantah pemerintah hendak mengecilkan peran MK dalam mengembalikan wibawanya pascakasus Akil.

"Saya menghargai adanya perbedaan pendapat, tetapi kalau ada yang mengecilkan runtuhnya wibawa institusi, saya kira tidak pantas. Pemerintah menganggap kasus itu sangat serius," ujar Amir seusai melakukan rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (26/11/2013) malam.

Sebelumnya, sebanyak delapan dari sembilan fraksi yang ada di DPR menyampaikan pandangannya tentang keberadaan Perppu MK. Sebanyak tiga fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura, dengan tegas menolak tegas perppu tersebut. Sementara dua fraksi yang mendukung ialah Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Amanat Nasional. Tiga fraksi lainnya, yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, meminta waktu untuk menelaah lebih lanjut isi Perppu itu.

Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suddin mengatakan, pertimbangan filosofis untuk mengembalikan marwah MK melalui perppu justru mendelegitimasi MK secara konstitusi. "Padahal, tanpa perppu ini, MK tetap bisa menjalankan tugas dan mengangkat marwah," kata Ketua Sudding.

Amir pun menjelaskan kritik dari Fraksi Partai Gerindra tentang keberadaan panel ahli yang bisa mengganggu keberadaan institusi lainnya dalam menyeleksi hakim konstitusi. Sekadar diketahui, selama ini, penyeleksian hakim konstitusi dilakukan melalui tiga saluran, yakni DPR, presiden, dan Mahakamah Agung. Namun, melalui perppu ini, Presiden menginginkan agar ada panel ahli yang menyeleksi lagi pilihan-pilihan tiga lembaga negara itu.

"Keberadaan panel ahli ini tidak menganggu. Kan bukan hanya DPR, tetapi mereka menyeleksi juga calon yang diajukan dari presiden dan MA," ucap Amir.

Amir mengaku tidak mau berdebat dengan DPR dalam forum pandangan fraksi malam ini. "Tetapi, saya yakin akal sehat, insya Allah, masih ada. Kita sedang diuji kemampuan mengelola krisis atau tragedi bangsa. Langkah yang diambil Presiden adalah yang terbaik," kata Amir.