Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPK: Budi Mulya Bukan Akhir Drama Century...

Kompas.com - 23/11/2013, 15:02 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dibanjiri pertanyaan soal penanganan kasus skandal Bank Century saat mengisi materi di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) V Partai Golkar. Atas pertanyaan itu, Abraham menjawab publik tidak perlu khawatir karena KPK akan mencari orang paling bertanggung jawab dalam pemberian dana talangan Bank Century.

"Jadi, ini bukan berdasarkan takut atau tidak. Ini berdasarkan bukti hukum. Walaupun dia wakil presiden, di mata KPK, dia itu biasa-biasa saja," ujar Abraham di Hotel JS Luwansa, Sabtu (23/11/2013).

Abraham menuturkan, KPK tidak memiliki kendala psikologis ataupun teknis dalam memeriksa orang-orang yang dianggap memiliki kuasa tertinggi di negeri ini. Menurut Abraham, hukum tetap harus ditegakkan tanpa mengenal status atau jabatan seseorang.

"Jadi tidak usah khawatir, penahanan Budi Mulya ini bukanlah akhir dari drama kasus Century. Penahanan Budi Mulya adalah awal mengungkap kasus Century secara utuh. Doakan saja dan terus awasi dan evaluasi KPK agar bisa membawa orang paling bertanggung jawab ke pengadilan," ucap Abraham.

Abraham melanjutkan, KPK saat ini tengah mengumpulkan dua alat bukti keterkaitan berbagai pihak dalam kasus Century.

"Insya Allah kalau dua alat bukti itu (terkumpul), kami akan bawa ke pengadilan walaupun dia pemimpin kita. Tidak usah ragu dan khawatir," ucap Abraham.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa hari ini penyidik KPK akan memeriksa Boediono di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Di sekitar Kantor Wakil Presiden, ada belasan awak media yang menunggu kedatangan tim penyidik KPK.

Sampai saat ini, belum ada informasi apa pun yang diperoleh terkait pemeriksaan oleh KPK tersebut. Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat menyampaikan, Boediono akan menggelar jumpa pers pada hari ini pukul 19.00 di kantornya. Boediono telah hadir di kantornya sejak sekitar pukul 09.50 pagi tadi. Boediono pernah satu kali diperiksa oleh penyidik KPK, yakni pada akhir April 2010.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa ada keterangan yang perlu dikonfirmasi oleh penyidik kepada Boediono. Hal tersebut dalam konteks bahwa yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) saat keputusan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com