Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Deputi Penindakan Diduga Terciprat Dana Hambalang, Ini Komen KPK

Kompas.com - 12/11/2013, 21:19 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi enggan menanggapi informasi kabar bahwa mantan Deputi Penindakan KPK Ade Raharja menerima aliran dana proyek Hambalang. Menurut Johan, tuduhan tersebut tidak memiliki indikator yang jelas.

Ia menyampaikan, pihaknya belum mendengar adanya sejumlah uang yang diterima Ade terkait kasus Hambalang. Johan meminta konfirmasi dilakukan langsung kepada yang bersangkutan. "Jangan tanya ke saya dong, saya belum dengar. Menuduh kan harus ada standarnya, menunda penetapan tersangka, menerima duit, indikatornya apa. Jangan tanya ke saya," kata Johan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/11/2013).

Sebelumnya diberitakan, Ade Raharja menerima dana Rp 3 miliar. Uang ini diberikan agar ia menunda penetapan tersangka petinggi PT Adhi Karya dan subkontraktor di bawahnya.

Sumber Kompas.com menyebutkan, Ade memeroleh dana Rp 3 miliar dari dua sumber yakni dari  Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso dan penanggung jawab KSO Adhi-Wika Teuku Bagus di tahun 2010. Saat itu, Ade masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.
Kedua orang ini sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus Hambalang.

Sumber tersebut menambahkan, ketika memberikan uang kepada Ade, Teuku Bagus menyerahkannya melalui Machfud Suroso sebesar Rp 2 miliar. Hal itu juga dibenarkan oleh M Arifin dari PT Metaphora (konsultan proyek Hambalang). Dia menyebutkan M Arifin juga mengakui Machfud sempat mengaku pernah satu kali memberikan langsung uang Rp 1 miliar kepada Ade.

Menurut sumber ini, keterangan soal aliran dana kepada Ade Raharja terdapat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) bawahan Teuku Bagus, Arief Taufiqurrahman tanggal 6 Mei 2013. Saat ini, kebenaran kabar ini masih dalam tahap konfirmasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com