Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Minta Hakim Tidak Boleh Bodoh

Kompas.com - 08/11/2013, 14:37 WIB
KUDUS, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrahman Syahuri mengatakan, hakim harus memiliki ilmu dan terus mengembangkan diri mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, seorang hakim bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat ketika memberi putusan.

"Hakim itu harus profesional, harus bisa mengembangkan diri dan ini masuk dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim," kata Taufiq saat memberi pembekalan kode etik kepada 20 calon hakim di Pengadilan Negeri Kudus, Jawa Tengah, Jumat (8/11/2013).

Taufiq mengatakan, hakim harus bisa mencari terobosan hukum, bukan hanya corong undang-undang, apalagi UU tersebut sudah ketinggalan zaman. Namun, ia mengingatkan bahwa terobosan hukum tidak dilakukan untuk memenangkan salah satu pihak. Hakim harus bisa memberikan argumentasi hukum yang bisa dipercaya dan menimbulkan rasa keadilan masyarakat.

"Ini pasti ketahuan jika seorang hakim mengakali putusan untuk memenangkan salah satu pihak," jelasnya.

Masuk neraka

Dalam hal mengembangkan diri ini, kata Taufiq, juga diakui dalam agama Islam dalam Hadis Riwayat Abu Dawud, At Thawawi. Dalam hadis tersebut, kata Taufiq, agama telah mengingatkan bahwa dua dari tiga hakim masuk neraka.

"Dua dari tiga hakim masuk neraka. Seorang hakim yang mengetahui Al Haq, lalu ia memutuskan perkara kebenaran haq, maka ia masuk surga. Adapun laki-laki yang mengetahui Al Haq, tapi ia tidak memutuskan perkara dengannya, maka ia masuk neraka, sedangkan seseorang yang tidak mengetahui Al haq lalu ia memutuskan perkara manusia dengan kebodohannya, maka ia juga masuk neraka," katanya.

Hakim, tambah dia, adalah jabatan yang mulia sekaligus penuh risiko. Mulia, karena ia bertujuan menciptakan ketenteraman dan keadilan di dalam masyarakat. Penuh risiko, sebab di dunia ia akan berhadapan dengan mereka yang tidak puas dengan keputusannya. Sementara di akhirat hakim diancam dengan neraka jika tidak menetapkan keputusan sesuai dengan yang seharusnya.

Taufiq mengingatkan, semua calon hakim ini agar nantinya ketika sudah menjadi hakim dapat menjaga perilaku sehingga tidak berurusan dengan KY untuk diperiksa karena diduga melanggar kode etik.

Ketua PN Kudus Suko Priyo Widodo mengatakan, semua hakim pasti tidak mau berurusan dengan KY karena dilaporkan oleh masyarakat. Dia juga meminta KY untuk melakukan seleksi terhadap laporan yang masuk karena hakim yang dilaporkan bisa saja karena tidak terima kasusnya dikalahkan.

"Setiap menerima putusan pasti ada yang ketawa dan kecewa. Untuk itu, perlu dipilah apakah itu hanya kecewa ataukah memang ada pelanggaran," kata Suko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com