Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Maharani Dinilai Belum Pantas Jadi Capres

Kompas.com - 31/10/2013, 19:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani diwacanakan sebagai kandidat calon presiden alternatif, selain Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, pencalonan Puan masih belum kuat karena masih ada tentangan termasuk dari kalangan politisi senior.

"Ya, Puan itu kan anak baik. Tapi tidak semua orang baik cocok jadi Presiden. Dia ingin anaknya berkembang," ujar politisi PDI Perjuangan senior Sabam Sirait di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Sabam menilai tak hanya Puan, tetapi anak Megawati lainnya yakni Prananda Prabowo juga diperkirakan tak akan dimajukan dalam Pilpres. Megawati, kata Sabam, tidak pernah memikirkan soal trah Soekarno dalam memilih capres yang diusung PDI Perjuangan.

"Nggak pernah masalah, Ibu Mega maunya orang Indonesia," ucap Sabam.

Saat ini, lanjutnya, sinyal dukungan capres di internal PDI Perjuangan lebih mengarah kepada Jokowi. Menurut Sabam, Megawati bahkan sudah rela tidak maju capres untuk mendukung Jokowi. Terkait pasangan cawapres Jokowi nantinya, Sabam mengatakan masih terlalu dini waktunya dipikirkan sekarang. Ia hanya memastikan, untuk mendukung Jokowi, PDI Perjuangan dipastikan akan berkoalisi.

Nama Jokowi kian berkibar dalam sejumlah survei elektabilitas capres. Jokowi pun sempat diajukan mayoritas pengurus PDI Perjuangan di seluruh Indonesia dalam rakernas PDI Perjuangan pada bulan September 2013 lalu.

Selain nama Jokowi, ada nama Megawati dan Puan Maharani yang diajukan oleh pengurus daerah PDI Perjuangan dalam rakernas itu. Namun, keputusan menetapkan capres semuanya tetap ada di tangan Megawati Soekarnoputri.

Tetapi, di sisi lain, Megawati sudah menunjukkan dukungannya terhadap Jokowi melalui berbagai cerita dalam pidato-pidato politiknya. Sementara Jokowi masih enggan berkomentar terkait wacana pencapresan. Ia selalu berkata menyerahkan sepenuhnya kepada partai karena saat ini sedang fokus menjalani tugas sebagai Gubernur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Nasional
Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com