Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangan Ngeluh, Wajar kalau Presiden Berada dalam Tekanan"

Kompas.com - 31/10/2013, 11:29 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Serangan dari berbagai pihak terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Partai Demokrat dinilai wajar jika melihat banyaknya kekecewaan terhadap kinerja pemerintah. Apalagi, SBY sudah diberi kekuasaan dalam dua periode.

"Di mana pun, incumbent memang selalu berada dalam tekanan. Lantas, kenapa harus mengeluh?" kata pengamat politik dari UIN Syarief Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, di Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Gun Gun mengatakan, SBY sudah terlalu sering mengeluh. Modelnya sama, yakni curhat soal urusan pribadi dan internal Demokrat. Ia menyarankan SBY tidak kembali mengeluh. Lebih baik SBY menunjukkan optimalisasi peran pemerintah untuk mengubah persepsi negatif menjadi lebih positif.

Gun Gun juga berpendapat tidak tepat jika SBY menyerang media massa atas situasi yang dialami Demokrat. Sikap Presiden itu akan menimbulkan opini negatif dan menjadi polemik. Jadi, menurut Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute itu, sikap SBY hanya akan sia-sia.

"Memperbaiki opini di masyarakat itu dengan optimalisasi peran, bukan dengan curhat. Saya kira buruk muka Demokrat bukan semata disebabkan media. Itu sesungguhnya distimulasi juga oleh praktik politik Demokrat dan SBY," pungkas Gun Gun.

Sebelumnya, selaku Ketua Umum DPP Demokrat, SBY menginstruksikan kepada semua pengurus Demokrat untuk menghadapi serangan dari berbagai pihak, termasuk media. SBY menilai serangan terhadap Demokrat sudah melampaui batas, terutama soal tuduhan sebagai partai korup.

Seperti diketahui, Demokrat diserang berbagai pihak setelah para elite partainya terjerat kasus korupsi. Terakhir, Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Ketika itu Anas menjabat Ketum Demokrat.

Rentetan kasus yang menjerat kader Demokrat membuat elektabilitas Demokrat merosot. Hasil survei berbagai lembaga survei menunjukkan elektabilitas Demokrat di bawah 10 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com