Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas: Pengawasan Internal Polri, PR Utama Sutarman

Kompas.com - 28/10/2013, 15:36 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional menilai Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo gagal dalam proses pengawasan internal terhadap anggota kepolisian. Menurut Kompolnas, seharusnya hal ini yang disampaikan Timur kepada penggantinya Komisaris Jenderal Sutarman sebagai pekerjaan rumah utama saat penyerahan memori serah terima jabatan di Ruang Rupatama Mabes Polri, Senin (28/10/2013).

Anggota Kompolnas M Nasser mengatakan, selama ini pengawasan terhadap anggota kepolisian masih lemah. Akibatnya, banyak penyidik polisi terutama mereka yang bekerja di kepolisian daerah yang bermain kasus. Sayangnya, Nasser tak menyebutkan jumlah kasus tidak jelas yang ditangani penyidik.

"Integritas hampir tak tersentuh. Banyak penyidik daerah yang bermain dengan perkara. Ini merusak reputasi Polri. Itu saya kira tugas nomer satu Pak Sutarman," kata Nasser kepada wartawan saat ditemui usai kegiatan penyerahan memori sertijab.

Nasser mengungkapkan, memang bukan persoalan mudah untuk mengawasi kinerja anggota kepolisian di lapangan. Pasalnya, institusi Polri memiliki sekitar 400 ribu anggota.

Meski begitu, Nasser mengatakan, jika pengawasan internal anggota kepolisian merupakan hal penting yang harus mendapatkan perhatian serius dari Sutarman. Jika tidak, masyarakat akan sulit mempercayai Polri yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menangani persoalan tindak pidana.

"Secara keseluruhan, Timur itu dari 2011-2013, tidak memberikan penekanan pada pengawasan. Seluruh anggota kepolisian harus diawasi. Sehingga tidak ada yang keluar rel," kata Nasser.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com