Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Hanura: SBY Tak Perlu Mengeluh Tak Punya Media

Kompas.com - 26/10/2013, 20:35 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, seharusnya tidak perlu mengeluh lantaran partai yang dipimpinnya kerap ditulis miring oleh media massa. Pasalnya, selama ini media massa selalu memberitakan sebuah peristiwa sesuai dengan fakta yang ada.

"Seharusnya SBY tidak perlu mengeluh seperti itu. Ketika wartawan memberitakan sesuatu, itu berdasarkan fakta yang ada. Artinya rakyat juga kecewa sama SBY," kata politisi Partai Hanura Arya Sinulingga, usai sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (26/10/2013).

Seperti diberitakan sebelumnya, saat membuka acara Temu Kader dan Perayaan HUT Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/10/2013), SBY mengeluh Partai Demokrat kerap diberitakan sebagai partai korup. Ia pun menilai ada media yang secara konsisten menyerang Partai Demokrat.

Arya menyesalkan sikap SBY yang selalu merasa menjadi pihak yang terpojokkan. Terlebih saat kini sejumlah media massa baik cetak maupun televisi kerap memberitakan kebobrokan birokrasi yang berada di bawah kepemimpinan SBY.

"Dulu ketika SBY menjadi media darling saat 2004, 2009, kenapa tidak mengeluh? Kenapa sekarang harus mengeluh?" katanya. "Yang dikorupsi itu kan APBN dan APBD. Yang pegang APBN itu siapa? Pemerintah. Pemerintah itu siapa? Partai Demokrat," tegasnya.

Sebelumnya, SBY mengklaim jika partainya terus mendukung penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Tidak seperti kader parpol lain yang malah menuding adanya pesanan politik, konspirasi, dan menyalahkan penegak hukum ketika terjerat kasus.

"Justru cara seperti ini yang sungguh ingin menegakkan hukum malah partai kita dianggap partai korup. Camkan baik-baik. Yang berbenah diri, bantu penegak hukum malah dianggap partai salah, yang jelek, yang korup. Selama 2,5 tahun partai kita diserang dan dihabisi lawan politik dan sejumlah media massa. Sebagian (media itu) ada di depan saya," kata SBY.

Untuk diketahui, para wartawan TV mengambil gambar tepat di hadapan SBY. Entah televisi mana saja yang dimaksud Presiden.

Presiden lalu membandingkan Demokrat dengan parpol lain yang pemimpinnya memiliki media massa.

"Memang kita, saya tidak punya televisi, tidak punya koran, media online. Partai kita juga tidak punya uang melimpah triliunan rupiah untuk kuasai siaran dan iklan di TV dan media lain," kata Presiden.

Sebagian televisi nasional saat ini memang dimiliki para politisi. Seperti TV One adalah milik Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Metro TV milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Sementara Partai Hanura didukung Harry Tanoesoedibjo sebagai pemilik RCTI, MNC TV, dan Global TV. Harry adalah calon wakil Presiden dari Partai Hanura yang berpasangan dengan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com