Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemekaran Empat Daerah Belum Tentu Disetujui

Kompas.com - 23/10/2013, 16:01 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah dan DPR masih membahas empat dari 19 usulan daerah otonomi baru (DOB) yang diusulkan sejak 2012 lalu. Pemekaran empat daerah tersebut belum tentu disetujui pemerintah karena dinilai belum memenuhi syarat untuk disahkan menjadi daerah baru.

"Ada empat yang masih dalam agenda dan masih dalam pembahasan DPR. Jadi, belum tentu semua empat itu disepakati," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seusai pelantikan bupati tiga DOB di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2013).

Empat daerah yang diusulkan menjadi DOB tersebut adalah Buton Selatan, Buton Tengah, Muna Barat, dan Kota Raha di Provinsi Sulawesi Tenggara. Keempatnya merupakan usulan yang masih tersisa dan belum disetujui dari 19 daerah usulan DOB sejak 2012 lalu.

Gamawan mengatakan, untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak usulan pemekaran keempat kabupaten dan kota itu, pihaknya mempelajari pemenuhan syarat oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

"Kami dalami terus termasuk melakukan kunjungan ke lapangan, mana yang pantas dan mana yang tidak," ujarnya.

Ia mengatakan, pertimbangan belum diloloskannya empat daerah itu menjadi daerah mandiri adalah masalah yang belum selesai di daerah induk. Misalnya, kata Gamawan, daerah induk yang masih enggan membagi pendapatan dengan daerah otonom.

"Misalnya keseriusan kabupaten induk melepas, membagi pendapatan, menentukan ibu kota, kelayakan ekonomi, keuangan, demografi, dan juga geografisnya. Dimungkinkan juga geohazard itu terjadi," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan mengatakan, persoalan pembentukan empat DOB tersebut itu disebabkan ketidaktertiban daerah induk dalam menjalankan komitmen terhadap DOB.

"Mereka dulu komitmen mau kasih anggaran. Ternyata setelah sembilan tahun, baru disampaikan anggarannya," kata Djohermansyah.

Buton Selatan dan Buton Tengah dimekarkan dari Kabupaten Buton, sedangkan Muna Barat dan Kota Raha dimekarkan dari Kabupaten Muna. Sebanyak 15 dari 19 usulan DOB yang dibahas DPR sejak 2012 sudah disetujui diikuti dengan penerbitan undang-undang pembentukannya.

DOB tersebut adalah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Pangandaran. Selain itu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Manokwari Selatan, serta Kabupaten Pegunungan Arfak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com