Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Minta Maaf soal Subur, Rahmad Merasa Dizalimi

Kompas.com - 20/10/2013, 19:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) M Rahmad menolak meminta maaf terkait beredarnya informasi penculikan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budisantoso oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Sebaliknya, dia merasa dizalimi atas beredarnya informasi tersebut.

"Yang dizalimi itu saya oleh bapak-bapak yang berkomentar di media. Saya dituduh fitnah," kata Rahmad usai jumpa pers di Kantor PPI, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (20/10/2013).

Pihak yang dimaksud Rahmad antara lain juru bicaranya, Julian Aldrin Pasha, Kepala BIN Marciano Norman dan Menkopolhukam Djoko Suyanto. Menurutnya, ketiga pihak tersebut, sebagai aparat negara telah asal berkomentar di media.

"Saya rasa aneh tanggapan pedas dari mereka itu," ucap Rahmad.

Rahmad menilai, sebagai aparat negara, harusnya mereka mengkroscek dulu suatu pemberitaan sebelum mengeluarkan komentarnya. Menurutnya, berbahaya apabila aparat negara asal-asalan mengeluarkan komentarnya di media.

"Apalagi sampai mengancam akan menempuh jalur hukum segala," kata Rahmad.

Sebaliknya, pihak yang meminta maaf adalah Sri Mulyono, staf PPI yang bertugas mengantar jemput Subur. Sri mengakui adanya kesalahan informasi, yakni Subur yang dijemput oleh BIN. Menurutnya, Subur tidak dijemput, melainkan datang bersama rombongan ke kantor BIN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com