Dipertanyakan, Mengapa Menteri Agama Curigai Islah di Sampang?

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diminta tidak perlu mencurigai proses perdamaian atau islah yang sudah terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur. Pemerintah seharusnya mengapresiasi dan melanjutkan rekonsiliasi di Sampang hingga tuntas.

"Saya heran kenapa pemerintah kritik, mencurigai islah?" kata Direktur Eksekutif Yayasan Bantuan Hukum Universalia (YLBHU) Hertasning Ichlas alias Herta ketika dihubungi, Rabu (2/10/2013).

Hal itu dikatakan Herta ketika dimintai tanggapan sikap Menteri Agama Suryadharma Ali yang mempermasalahkan islah. Alasannya, islah itu tidak melibatkan pemerintah dan para ulama setempat.

Bahkan Suryadharma menuding banyak pihak yang bermain dalam proses rekonsiliasi salah satunya untuk mendiskreditkan pemerintah. Ia juga meragukan islah sudah terjadi secara menyeluruh.

Bagaimana sebenarnya proses islah tersebut? Herta yang mendampingi para pengungsi Syiah menjelaskan, islah berawal dari kekecewaan mereka yang melakukan penyerangan terhadap warga Syiah pada Agustus 2013. Para penyerang merasa tidak ada bantuan dari pihak yang memprovokasi. Padahal, para penyerang ada yang terluka hingga dipenjara.

"Mereka sadar tidak ada hubungannya dengan Sunni-Syiah, tetapi lebih pada kepentingan tertentu. Mulailah satu dua orang bertanya-tanya," kata Herta.

Situasi itu tidak dimanfaatkan oleh pemerintah. Tim rekonsiliasi yang diketuai oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Abd A'la, kata Herta, tidak bisa banyak bergerak lantaran keterbatasan wewenang. Tim tidak memiliki surat keputusan atau mandat yang bisa menggerakkan birokrasi.

Akhirnya, kata Herta, Lembaga Persatuan Umat Islam (LPUI) di Pamekasan bergerak membantu tim rekonsiliasi. LPUI bergerak langsung ke jantung masalah, yakni pihak yang melakukan penyerangan. Para pelaku dikumpulkan lalu diajak bicara.

Belakangan, kata Herta, para pelaku merasa bahwa konflik hanya merugikan warga. Pada dasarnya, mereka semua bersaudara. Setelah itu, dilakukanlah pertemuan dengan warga Syiah di pengungsian di Rumah Susun Puspa Agro, Sidoarjo.

"Lantaran keterbatasan kendaraan, hanya 50 warga yang bisa datang ke rusun dengan menumpang lima mobil. Di sana ada situasi mengharukan, meminta maaf. Sampai akhirnya sepakat ini harus diikat dengan yang lebih jelas. Cara mengikat dengan membangun piagam perdamaian yang dibuat oleh orang kampung dan pengungsi," kisah Herta.

Inti dari piagam perdamaian tersebut, tambah Herta, yakni kedua pihak ingin membangun kehidupan bersama lantaran sudah lelah berkonflik. Kedua pihak juga sepakat menyelesaikan setiap permasalahan dengan dialog.

Komitmen yang terpenting dari islah, kata Herta, yakni menghapus dendam. Selama ini pengungsi Syiah takut kembali ke kampung halaman lantaran khawatir terjadi balas dendam. Apalagi ada budaya carok.

"Ketika sudah clear, itu sudah cukup buat mereka. Tapi ternyata tidak cukup buat pemerintah, buat kiai-kiai. Saya ingin balik bertanya, kalau islah sudah disepakati, metode paling baik menurut pemerintah bagaimana? Kalau saya, mulai dari siapa aktor kekerasan. Apakah pemerintah selama ini sudah berupaya merangkul pelaku kekerasan? Tidak ada sama sekali gerakan di lapangan. Yang terjadi upaya pemerintah memulangkan pengungsi tapi dengan syarat, mengakomodasi kiai-kiai yang anti-islah, salah satunya dengan mewajibkan ikrar tobat," kata Herta.

Herta berharap pemerintah tidak lagi mempermasalahkan islah. Menurutnya, islah memang belum sempurna. Karena itu, islah perlu disempurnakan oleh tim rekonsiliasi. Pemerintah diharapkan memfasilitasi pemulangan pengungsi secara bertahap, membangun rumah warga yang dirusak, serta meningkatkan kesejahteraan warga.

Selain itu, lanjut Herta, pemerintah perlu memberi edukasi kepada semua pihak yang tidak setuju islah. Jika pemerintah tetap tidak mendukung islah, Herta mencurigai ada kepentingan lain.

"Jangan-jangan pemerintah punya frame lain terhadap islah ini. Apakah terkait dengan anggaran, kok jadi murah begini islah?" katanya.