Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditetapkan Jadi Bakal Capres, Apa Kata Suryadharma?

Kompas.com - 01/10/2013, 13:02 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan mengusung Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali sebagai bakal calon presiden di pemilu 2014. Bagaimana tanggapan Suryadharma?

Suryadharma mengatakan, ia belum bisa menjawab usulan dari internal PPP maupun dari para ulama pimpinan pondok pesantren. Alasannya, saat ini ia masih fokus mengurusi jamaah haji di Tanah Suci.

"Saya masih berkonsentrasi pada pelaksanaan haji. Jadi ini tugas besar saya harus sukseskan karena kurang lebih 170 ribu jamaah haji berangkat ke Tanah Suci dan perlu perhatian khusus. Oleh karena itu, saya belum memikirkan soal pencapresan ini," kata Suryadharma di Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Suryadharma menambahkan, kemungkinan ia akan menjawab usulan tersebut pada November 2014. Setelah pelaksanaan ibadah haji, ia merasa dapat berpikir dengan tenang. Menurutnya, memberi jawaban soal pencapresan tidak sederhana, banyak hal yang harus dipertimbangkan.

"Semuanya masih terbuka. Terbuka menerima, terbuka menolak," kata Menteri Agama itu.

Seperti diberitakan, keputusan pengusungan Suryadharma sebagai bakal capres diambil dalam rapat konsultasi di Ponpes Assidiqiyah, Jakarta, Senin (30/9/2013). Alasannya, sebagai partai kader, PPP harus memilih kader untuk diusung sebagai pemimpin. Suryadharma dianggap sebagai kader terbaik.

Untuk saat ini, selain PPP, ada empat parpol lain yang telah menetapkan bakal capres. Parpol tersebut adalah Partai Golkar (Aburizal Bakrie), Partai Gerindra (Prabowo Subianto), Partai Amanat Nasional (Hatta Rajasa), dan Partai Hanura (Wiranto-Hary Tanoesoedibjo).

Hanya, pencapresan tergantung dari hasil pemilu legislatif pada April 2014. Ada syarat ambang batas presiden bagi parpol yang ingin mengusung capres-cawapres. Jika tak memenuhi syarat, parpol harus berkoalisi. Bisa saja penetapan bakal capres akan berubah setelah melihat hasil pemilu legislatif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ingatkan BPKP Jangan Cari-Cari Kesalahan: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Jokowi Ingatkan BPKP Jangan Cari-Cari Kesalahan: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Nasional
Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Nasional
Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Nasional
Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Nasional
Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Nasional
Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Nasional
Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Nasional
Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Nasional
Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Nasional
Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Nasional
Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Nasional
Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com