Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Profil 10 Kandidat Dirjen Pemasyarakatan (Bagian 4)

Kompas.com - 26/09/2013, 19:31 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemberitaan mengenai institusi pemasyarakatan, terutama akhir-akhir ini, dipenuhi nuansa buram. Mulai dari jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas, beredarnya telepon gengam bahkan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, sampai beragam peristiwa kerusuhan yang tak jarang memakan korban jiwa.

Segala tantangan tersebut menghadang 10 kandidat yang kini tengah menjalani seleksi terbuka untuk menjadi Dirjen Pemasyarakatan. Mereka adalah Adrianus E Meliala, F Haru Tamtomo, Gunarso, Handoyo Sudradjat, I Wayan Sukerta, Ma’mun, Mohammad Ghazalie, Rusdianto, Yon Suharyono, dan Y Ambeg Paramarta  (baca: 10 Calon Dirjen Pemasyarakatan Lolos Tes Tertulis).

Berikut adalah bagian terakhir dari empat tulisan tentang profil para kandidat Dirjen Pemasyarakatan yang kini masih menjalani seleksi terbuka. Masukan mengenai rekam jejak para kandidat dapat disampaikan melalui nomor telepon 081392003339 atau e-mail: pansel.dirjenpas@kemenkumham.go.id

9. F Haru Tamtomo

Haru adalah sosok sederhana kelahiran Bandung pada 1959. Baginya, integritas adalah prinsip yang menjadi modal dasar untuk membangun pemasyarakatan yang lebih bermartabat. Kakanwil Sulawesi Selatan ini dikenal memiliki konsen membenahi pemasyarakatan.

Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba misalnya, Haru mengusulkan resep pemisahan antara bandar, pengedar, dan pecandu. Dia pun memprioritaskan rehabilitasi bagi pecandu, alih-alih di penjara. Sedangkan untuk pengawasan, Haru mengedepankan pengoptimalan teknologi.

Terkait masih maraknya telepon genggam dan pungutan liar di lembaga pemasyarakatan atau rutan, Haru berpendapat persoalan dasarnya adalah integritas. Untuk itu, menurut dia yang perlu dibangun adalah sistem kerja dan sistem pengawasan yang efektif, serta penghargaan dan hukuman yang tegas dan konsisten. Haru juga berpendapat jabatan kalapas dan karutan seharusnya melewati uji kelayakan dan kepatutan, karena jabatan itu yang akan menentukan perbaikan di lapas dan rutan.

Setiap kali menerima honor dari kegiatan di luar gaji, saat menjadi narasumber misalnya, Haru juga diketahui selalu langsung menyetorkannya ke bendahara kantor. Uang honor tersebut dia persilakan dipakai untuk memenuhi kebutuhan kantor, seperti menjamu tamu atau perpisahan pegawai.

Berdasarkan LHKPN di akhir 2011, total kekayan Haru tercatat Rp 404,368 juta, terdiri atas harta bergerak berupa mobil senilai Rp 135 juta, harta setara kas senilai Rp 256,258 juta, dan harta bergerak lain senilai Rp 13,11 juta.

10. Yon Suharyono

Kakanwil Kemenkumham Bengkulu kelahiran Cirebon pada 1956 ini melanjutkan kuliah sarjana dan magister hukum di Universitas Indonesia setelah menamatkan Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Sebelum menempati jabatan sekarang, dia adalah Kepala Pusat Pengembangan Teknik BPSDM Kemenkumham dan Kadiv Pemasyarakatan Kalsel.

Ketua Senat AKIP 1979/1980 ini pernah menjadikan Lapas Ciamis meraih penghargaan dari Menkumham atas penerapan program “Bebas Peredaran Uang” ketika menjabat sebagai Kalapas. Dalam makalahnya, Yon menceritakan pengalamannya ketika menangani ancaman kerusuhan yang dimotori kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara.

Pencegahan kerusuhan itu dilakukannya dengan memanggil salah satu pimpinan GAM dan berbicara empat mata di dalam masjid. Pembicaraan itu efektif menggagalkan kerusuhan yang semula direncanakan dimulai pada waktu subuh.

Berdasarkan LHKPN 2011, total kekayaan Yon tercatat Rp 1,701 miliar, dengan harta tidak bergerak senilai Rp 480,811 juta, harta bergerak Rp 386 juta, asuransi senilai Rp 230,722 juta, dan harta setara kas Rp 604,024 juta.

Selesai.

Sebelumnya...
Inilah Profil 10 Kandidat Dirjen Pemasyarakatan (Bagian 1)
Inilah Profil 10 Kandidat Dirjen Pemasyarakatan (Bagian 2)
Inilah Profil 10 Kandidat Dirjen Pemasyarakatan (Bagian 3)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com