DPR: Lelang Jabatan Dirjen Pemasyarakatan Ditentang Para Kalapas

Wakil Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsyudin menyatakan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPR bersama Pelaksana Harian Dirjen Pas dan sejumlah kalapas terkuak informasi bahwa lelang jabatan ditolak oleh mayoritas kalapas. Dalam RDP itu muncul anggapan bahwa diperlukan figur yang mengerti dan menguasai lapas untuk mengatasi permasalahan di lapas, dan lelang jabatan untuk dirjen pas dianggap sangat spontan serta sporadis.

"Mayoritas itu ditentang baik oleh para kalapas dan anggota (Komisi III). Lapas ini kan pembinaan, bukan dalam arti kata, tempat digembok terus buka gembok, tetapi ini pelayanan untuk melakukan pembinaan, untuk dikembalikan ke masyarakat," kata Aziz, di Gedung DPR, Senin (26/8/2013).

Bahkan lebih jauh, politisi Partai Golkar ini menyampaikan bahwa sejumlah fraksi di Komisi III meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk membubarkan panitia seleksi lelang jabatan dirjen pas. Lelang jabatan dianggap tak akan mampu menghasilkan dirjen pas yang mengerti permasalahan di dalam lapas.

"Ini bukan lelang camat atau wali kota, ini untuk struktural birokrat. Kalapas harus menyelesaikan permasalahan yang ada," ujarnya.

Untuk diketahui, Kementerian Hukum dan HAM berencana menggelar seleksi terbuka untuk posisi direktur jenderal pemasyarakatan (dirjen pas). Kementerian Hukum dan HAM telah membentuk panitia seleksi (pansel) sebanyak 9 orang.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny menjelaskan, Dirjen Pas M Sueb, selaku pejabat saat ini, sedang menderita sakit dan mengambil cuti. Tugasnya dijalankan oleh Pelaksana Harian Dirjen Pas Bambang Krisbanu. Sueb rencananya akan diganti dengan metode seleksi terbuka. Proses seleksi akan dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai dari seleksi administrasi, rekam jejak, psikotes, hingga wawancara.

"Akan ada semacam wawancara di depan pansel, termasuk presentasi bagaimana mereka membedah persoalan di lapas," kata Denny.

Denny mengatakan, proses seleksi terbuka ini untuk menjaring dirjen pas terbaik yang mampu mengatasi sejumlah permasalahan di lapas. Adapun sembilan anggota panitia seleksi yang telah ditunjuk terdiri dari akademisi dan pihak internal Kementerian Hukum dan HAM.

Dari pihak eksternal adalah Komaruddin Hidayat, sosiolog Imam Prasodjo, ahli hukum tata negara Saldi Isra, dan mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua. Pihak internal terdiri dari Denny sendiri, Sekjen Bambang Rantam, Irjen Agus Sukiswo, Dirjen HAM Harkristuti Harkrisnowo, dan Dirjen Pas M Sueb.