Copot Pasek dan Saan, Ada Kontradiksi di Politik Partai Demokrat

"Seolah-olah berdemokrasi karena ada konvensi, tapi sesungguhnya proses politik (Partai Demokrat) masih ditentukan struktur oligarki, konvensi hanya aksesori. Ini kontradiktif," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Dwipayana, kepada Kompas.com, Rabu (25/9/2013). Kontradiksi semakin kentara karena partai itu menggelar konvensi untuk memperlihatkan proses demokrasi, ujar dia, tetapi pada saat bersamaan menyingkirkan oposisi di internal partai.

Selain itu, lanjut Ari, kontradiksi juga sangat terlihat dengan semakin tersentralisasinya struktur organisasi Partai Demokrat. Menurut dia, saat ini pucuk kepemimpinan partai tersebut sudah diletakkan kepada satu sosok, Susilo Bambang Yudhoyono. Di Partai Demokrat, saat ini SBY menempati posisi sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Majelis Tinggi.

"Penggusuran" Pasek dan Saan, imbuh Ari, mempertegas kontradiksi yang tengah berjalan di Partai Demokrat. Langkah tersebut, ujar dia, tak lebih dari upaya menyingkirkan oposisi di internal partai. "Jelas untuk meminggirkan oposisi dalam partai. Politik eksklusif melalui 'Anasisasi', semua yang dianggap loyalis Anas Urbaningrum pelan-pelan disingkirkan," kecam dia.

Untuk diketahui, gejolak yang timbul dari internal Partai Demokrat terus menyorot perhatian. Perhatian publik makin membesar saat Demokrat menunjuk Ruhut Sitompul menggantikan Pasek sebagai Ketua Komisi III DPR. Pasek dicopot dari jabatannya karena menjadi Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) yang dikomandoi Anas. Saan pun dirotasi karena hadir dalam peluncuran PPI.

Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan tidak menampik ada kaitan antara pencopotan Pasek dan Saan dengan keiikutsertaan kedua kader Demokrat itu di PPI. Pasek dan Saan menerima semua keputusan partainya karena menganggap rotasi sebagai hal yang wajar untuk penyegaran dalam rangka peningkatan kinerja.

Namun, penolakan atas penunjukan Ruhut justru datang dalam rapat pleno terbuka pelantikan Ruhut sebagai Ketua Komisi III DPR, Selasa (24/9/2013). Kolega Ruhut di komisi itu berkeberatan dengan penunjukannya. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat akhirnya memutuskan rapat ditunda satu minggu sesuai dengan hasil lobi yang dilakukan oleh semua perwakilan fraksi di Komisi III.