Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Hanura Ancam Keluar Komisi III DPR jika Ruhut Jadi Ketua

Kompas.com - 21/09/2013, 04:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Hanura Sarifuddin Sudding mengancam akan keluar dari Komisi III DPR jika Ruhut Sitompul jadi dilantik sebagai ketua di komisi itu. Sudding menilai Ruhut tak memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk memimpin komisi yang membawahi bidang hukum dan politik itu.

"Kalau sampai dia tetap dijadikan ketua, saya akan pertimbangkan untuk keluar dari Komisi III. Ini sikap saya karena Fraksi Hanura menilai Ruhut tidak pantas," ujar Sudding di Kompleks Parlemen, Jumat (20/9/2013).

Sudding mengaku tahu tingkat kemampuan Ruhut. Ia membandingkan, sebagai sesama advokat yang sudah puluhan tahun berkarier, Ruhut lebih banyak bicara. "Kami tahulah mana advokat yang ada isinya. Saya ini juga sudah puluhan tahun jadi pengacara, tapi nggak usah diumbar-umbar," ucapnya.

Fraksi Partai Hanura, kata Sudding, akan menyampaikan interupsi saat Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso melantik Ruhut. Langkah tersebut dimungkinkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. "Kalau tidak sampai kata mufakat, maka bisa dilakukan voting. Kalau saya lihat, mayoritas menolak Ruhut," imbuhnya.

Sudding juga bersikeras akan menolak lobi-lobi yang akan dilakukan Partai Demokrat. Ia mempersilakan Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf untuk melobi fraksi lainnya daripada berusaha membujuk Partai Hanura menyetujui pencalonan Ruhut.

Menurut Sudding, Komisi III di bawah kepemimpinan Gede Pasek Suardika dan sebelumnya, Benny K Harman, sudah cukup baik. Karenanya, dia meminta Partai Demokrat mencari calon ketua Komisi III yang punya kemampuan sepadan dengan dua orang itu.

"Ini kalau saya lihat, anak-anak buahnya Anas lebih berkualitas. Mereka pandai berargumentasi dengan alasan yang masuk akal, dibandingkan anak-anak didikannya SBY," seloroh Sudding.

Seperti diberitakan, Fraksi Partai Demokrat disebut bakal mengajukan Ruhut sebagai Ketua Komisi III DPR yang menjadi "jatah" fraksi tersebut. Sebelumnya, fraksi itu mengumumkan rotasi internal, antara lain dengan melengserkan Pasek dari posisi ketua komisi yang membidangi hukum dan HAM itu.

Partai Demokrat tak menampik, rotasi untuk Pasek terkait dengan aktivitasnya di ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia yang didirikan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Alasan serupa dikenakan untuk rotasi atas Saan Mustopa dari posisi sekretaris fraksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com