Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rieke: Hukuman Mati untuk Wilfrida Memalukan bagi Indonesia

Kompas.com - 19/09/2013, 17:01 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR Komisi X bidang Tenaga Kerja dan Kesehatan Rieke Dyah Pitaloka, Kamis (19/9/2013) siang menyerahkan petisi kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

"Petisi berisi ajakan kepada DPR, secara resmi, untuk menyelamatkan Wilfrida Soik, tenaga kerja wanita (TKW) di bawah umur, yang terancam hukuman gantung di Malaysia karena dituduh membunuh majikannya," tandas Rieke, Kamis (19/9/2013) siang ini, saat dihubungi lewat telepon di Jakarta.

"Hukuman mati terhadap Wilfrida sama dengan hukuman memalukan bagi Indonesia. Sebab, Wilfrida adalah korban yang akhirnya harus ikut menderita karena kemiskinan keluarganya sehingga ia harus menjadi pekerja. Wilfrida juga masih di bawah umur, tetapi karena usianya dicatut saat pengurusan paspor dan dokumen lainnya oleh para calo tenaga kerja, akhirnya Wilfrida bisa berangkat ke negeri orang," papar Rieke.

"Ini menjadi tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Nasional Perlindungan dan Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia, yang tidak becus mengawasi TKI," tambahnya.

Menurut mantan calon gubernur Jawa Barat itu, Wilfrida diberangkatkan oleh para calo untuk bekerja di Malaysia saat berlaku moratorium atau larangan TKI asal Indonesia diberlakukan. Namun, karena kurangnya pengawasan Pemerintah RI dan Malaysia, Wilfrida akhirnya bisa bekerja di Malaysia meskipun tidak sah.

"Di Malaysia, Wilrida juga bekerja melayani orang lanjut usia yang sangat rewel dan kasar, sehingga suatu saat Wilfrida yang sering mendapat cacian dan pukulan akhirnya tak sabar sehingga untuk melindungi dirinya yang akan dihukum, Wilfrida akhirnya didakwa membunuh. Ini, kan, tidak adil. Jika sampai dihukum mati, Pemerintah RI harus bertanggung jawab," tandas Rieke.

Lebih jauh, Rieke mengatakan, banyak TKI yang terancam hukuman mati. Di Malaysia 185 orang, dan di Arab Saudi 36 orang. "Mayoritas dari mereka adalah TKI. Jadi, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jangan diam saja, dan asyik mengurus konvensi sekarang ini. Ayo bergerak selamatkan Wilfrida dan anak bangsa lainnya yang terancam hukuman mati," harapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangkan Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangkan Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis Lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis Lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com