Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konvensi, Golkar, dan Ical

Kompas.com - 18/09/2013, 08:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Konvensi pertama kali digulirkan di Indonesia oleh Partai Golkar. Namun, sekarang, partai ini justru dinilai telah kehabisan waktu dan tak mungkin menggelar konvensi. Meski demikian, penetapan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai calon presiden pun dinilai bukan tak bisa dikaji ulang.

"Saya kira tidak ada keinginan untuk melakukan konvensi lagi, calon presiden kan Aburizal Bakrie," kata Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung, di sela-sela peringatan HUT Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (17/9/2013) malam. Dia menyayangkan partainya memutuskan penetapan calon presiden hanya melalui mekanisme rapat pimpinan nasional.

Menurut Akbar, penentuan calon presiden akan lebih baik bila jauh-jauh hari dilakukan melalui konvensi. Sekarang, kata dia, partainya sudah kehabisan waktu kalaupun punya niat menggelar konvensi. Saat ini, lanjut Akbar, yang bisa dilakukan Partai Golkar adalah mengevaluasi ulang pencalonan Aburizal alias Ical karena elektabilitasnya yang masih saja rendah berdasarkan survei yang kini marak.

"Memang elektabilitas (Ical) rendah. Itu bisa jadi bahan partai untuk lakukan kajian, (meski) tidak dalam semangat untuk ganti pencapresan Aburizal Bakrie," tegas Akbar. Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini menegaskan tak ada yang perlu dijadikan polemik bila ada pihak yang mencermati stagnannya elektabilitas Ical. Justru sebaliknya, elektabilitas Ical harus terus diamati dan menjadi bahan analisis di internal Golkar.

Kalaupun bergulir wacana mengevaluasi Ical, kata Akbar, hal itu juga dinilainya wajar. Tujuannya adalah untuk mencari formula meningkatkan elektabilitas dan bukan mengarah pada pemilihan calon presiden yang baru.

Di lokasi yang sama, politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla juga sependapat dengan Akbar soal evaluasi dan konvensi calon presiden Golkar. Akan tetapi, Kalla merasa Golkar tak akan menggelar konvensi atau mengganti calon presidennya mengingat waktu pemilihan umum presiden telah mendekat. "Tapi, apakah waktunya masih sempat? Saya tidak tahu, kan perlu persiapan yang banyak," kata Kalla.

Mempertanyakan Ical...

Untuk diketahui, wacana mengevaluasi pencapresan Ical pertama kali menggelinding dari penuturan Akbar. Dalam sebuah kesempatan, dia mengungkapkan wacana perlunya mengevaluasi kepemimpinan Ical dalam Rapimnas Golkar yang akan digelar pada Oktober nanti. Menurut Akbar, hasil evaluasi itu akan dijadikan bahan pemikiran dan bahan diskusi di internal Partai Golkar.

Akbar menuturkan, kader Partai Golkar di daerah banyak yang mengeluhkan kepemimpinan Ical. Pasalnya, ada sejumlah janji yang tidak dipenuhi dan kemudian sering dikeluhkan oleh kader-kader tersebut.

Di antara janji tersebut, sebut Akbar, Ical pernah berjanji bahwa Dewan Pimpinan Pusat akan memberikan bantuan berupa dana abadi kepada kader di daerah. Namun, kata dia, realisasinya jauh dari harapan. Semua keluhan itu, aku Akbar, dia dengar langsung setiap kali bertemu kader partai di daerah.

Keluhan-keluhan dari kader Golkar di daerah ini, kata Akbar, akhirnya akan menjadi sandungan dari internal partai kelak bila Ical maju sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2014. Belum lagi, Ical pun masih punya sandungan besar bernama kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Akbar juga pernah mengkritisi hasil rapimnas sebelumnya yang memutuskan Ical sebagai calon presiden dari partai itu untuk Pemilu 2014. Keputusan itu, kata dia, dapat dievaluasi karena tak melibatkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar, yang merupakan kepengurusan di tingkat kabupaten kota.

Namun, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menyatakan keputusan Ical menjadi calon presiden telah sesuai AD-ART partainya. Secara tegas, Idrus siap memberi perlawanan dan menantang Akbar untuk berorganisasi sesuai dengan AD-ART yang ada.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Nasional
Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Nasional
Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com