Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Perasaan Megawati Juga Harus Dijaga

Kompas.com - 08/09/2013, 11:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Kalimantan Barat M Jimi mengaku tersinggung dengan suara-suara teriakan yang mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi capres dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan.

Pasalnya, Jimi melihat perasaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri seharusnya dijaga. "Ketika dukungan Jokowi itu muncul, selaku kader, saya tersinggung karena yang amanat kongres itu kan Megawati. Bagaimana perasaan seorang Ketum, perasaan Bu Mega juga perlu dijaga," ujar Jimi di sela-sela acara Rakernas, Minggu (8/9/2013).

Jimi menuturkan, seharusnya sistem perlu berjalan dulu. Menurut Jimi, yang memiliki hak mengusulkan capres adalah partai politik dan ketua umumnya.

"Karena sudah perintah kongres yang lalu bahwa Megawati yang usulkan. Jangan sampai kongres dikangkangi," ungkap Jimi.

Dia menyadari bahwa momentum 2014 ini memang milik Jokowi. Pada tahun mendatang, tidak mungkin ada lagi sosok seperti Jokowi. "Tapi, harus tetap mekanisme, artinya tidak bisa dipaksakan karena itu wewenang Ketum," ucap Jimi.

Sebelumnya, 33 Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan menyampaikan pandangan daerahnya terkait sosok capres yang dinilai layak. Sebagian besar mendukung Jokowi. Hanya sebagian kecil saja yang mendukung sosok Megawati dan Puan Maharani.

Ada pula yang tidak mengeluarkan nama. Berikut rinciannya.
1. Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan: Jokowi
2. Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung: Jokowi
3. Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat: Jokowi
4. Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur: Mega dan Jokowi
5. Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat: Tidak memberikan nama.
6. Kalimantan: Jokowi
7. Sulawesi: Jokowi
8. Papua, Papua Barat, Maluku: Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com